REGIONAL:
- Menkomdigi Meutya Hafid menyebut masih ada 60 juta warga Indonesia belum memiliki akses internet, yang dianggap sebagai hak asasi manusia.
- Pemerintah mempercepat pembangunan konektivitas digital ke desa-desa tertinggal melalui MoU antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT.
- Dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Kemkomdigi telah membangun BTS di Papua, melelang frekuensi, dan menggandeng operator seluler untuk pemerataan akses.
Suara.com - Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka baru saja memasuki satu tahun kepemimpinan. Di momen setahun Prabowo Gibran, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengakui kalau masih ada 60 juta warga belum mendapatkan akses internet.
Meutya menyebut kalau Pemerintah perlu melakukan upaya mengatasi hal tersebut karena akses terhadap informasi termasuk dalam hak asasi manusia (HAM).
"Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945," ungkapnya, dikutip dari siaran pers Komdigi, Jumat (24/10/2025).
Untuk mengatasinya, Pemerintah kini mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian.
Kolaborasi ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Meutya mengatakan kalau ini adalah langkah percepatan pembangunan konektivitas desa. Sinergi itu juga memungkinkan Pemerintah memetakan kebutuhan infrastruktur digital secara lebih akurat dan tepat sasaran.
"Dengan MoU ini, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan kita prioritaskan untuk dibangun koneksinya di tahun 2026," ujar Meutya.
Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah melakukan langkah-langkah konkret dalam memperluas konektivitas.
Program tersebut mencakup pembangunan BTS dan titik akses di Papua, menyelenggarakan lelang frekuensi, serta menjalin kerja sama dengan operator seluler untuk pemerataan akses di seluruh wilayah Indonesia.
Meutya mengatakan sinergi antara Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga masyarakat di pedesaan dapat turut merasakan transformasi digital selayaknya di perkotaan.
"Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa," pungkasnya.
TERPOPULER