Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya

Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan bahwa angka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil ditekan secara signifikan.

Keberhasilan ini disebut hasil dari kepemimpinan presiden yang tegas serta kolaborasi lintas lembaga, termasuk dukungan penuh dari Polri dalam penegakan hukum.

Capaian itu disampaikan Antoni usai audiensi terkait Karhutla dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025).

Antoni menjelaskan, luas lahan terbakar di tahun 2025 turun menjadi 213 ribu hektare, dari sebelumnya 376 ribu hektare pada 2024.

"Pertama, saya kira karena ada kepemimpinan yang decesive dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Kapolri juga tahu sendiri bahwa Pak Presiden pernah dua kali memimpin ratas khusus tentang Karhutla dan beliau berbicara sangat detail sekali," ungkap Antoni.

Selain faktor kepemimpinan presiden, Antoni menyebut tiga elemen utama lain yang berkontribusi terhadap penurunan Karhutla.

Pertama, koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri yang semakin solid.

Kedua, penegakan hukum yang efektif sehingga memberi efek jera bagi pelaku pembakaran lahan.

“Di beberapa tempat efek jera karena penegakan hukum yang cukup baik dan efektif dari pihak kepolisian mengakibatkan orang yang nakal, angkanya dapat ditekan dengan baik,” katanya.

Antoni juga menyoroti kontribusi masyarakat, termasuk Masyarakat Peduli Api, Pramuka, serta komunitas lokal yang aktif membantu pencegahan dan pemadaman di lapangan.

“Ini yang juga turut mengakibatkan sekali lagi Karhutla di tahun pertama kepimpinan Pak Prabowo Subianto ini dapat diturunkan dari 376 ribu hektare pada tahun 2024 menjadi 213 ribu hektare pada tahun 2025," bebernya.

Penegakan Hukum dan Pencegahan Diperkuat

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri kini memperkuat strategi pencegahan dan penegakan hukum untuk menekan kebakaran hutan.

Ia menyebut terjadi peningkatan jumlah tersangka kasus Karhutla sepanjang 2025 dibanding tahun sebelumnya.

Di tahun 2025 ini, kata Listyo, kurang lebih ada 83 orang ditetapkan tersangka karena kedapatan secara sengaja membakar hutan dan lahan. Sementara di tahun 2024 ada 47 tersangka.

Listyo menjelaskan, satgas gabungan di pusat dan daerah terus bekerja memonitor titik panas melalui command center, mempercepat respons pemadaman, dan menegakkan kewajiban mitigasi bagi perusahaan perkebunan.

Menurutnya, konsistensi penegakan hukum menjadi faktor penting yang menurunkan sebaran lahan terbakar. Ia menambahkan bahwa Polri akan terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kehutanan.

“Harapan kami kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” katanya.