Komdigi Bongkar Alasan Video Kasus Pejompongan Bisa Hilang dari Platform

Suara.com - Video kasus Pejompongan yang menjadi perhatian di ruang digital bisa saja hilang dari sebuah platform. Namun, Komdigi menegaskan hal itu bukan berarti pemerintah meminta konten tersebut di-takedown. 

Penanganan sebuah video, termasuk keputusan untuk menghapusnya, dapat berada di tangan platform melalui sistem moderasi dan aturan komunitas masing-masing.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan, pemerintah tidak pernah meminta penghapusan atau takedown video terkait kasus Pejompongan yang beredar di ruang digital.

Penjelasan ini menjadi sorotan karena hilangnya sebuah video dari media sosial kerap memunculkan pertanyaan bahwa apakah konten tersebut dihapus atas permintaan pemerintah, atau justru diturunkan oleh platform melalui mekanisme moderasinya sendiri?

Menurut Komdigi, untuk kasus Pejompongan, pemerintah tidak mengajukan permintaan takedown terhadap video yang berisi fakta maupun informasi mengenai peristiwa tersebut.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan video-video terkait kasus tersebut masih dapat ditemukan dan dilihat di ruang digital.

“Teman-teman semua juga masih bisa melihat video-video tersebut. Semua kan pegang handphone, bisa ambil gambar. Jadi kalau teman-teman wartawan lihat, tetap masih ada, masih bisa kita lihat,” ujar Fifi usai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).

Fifi menegaskan, kondisi tersebut menunjukkan tidak ada upaya pemerintah untuk menghilangkan informasi atau mengaburkan bukti terkait peristiwa tersebut.

Komdigi Jelaskan Siapa yang Berwenang Melakukan Takedown

Lalu, jika sebuah video terkait kasus Pejompongan hilang dari salah satu platform, siapa yang sebenarnya mengambil keputusan?

Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Syafriansyah Rosadi, menjelaskan proses takedown secara teknis merupakan kapabilitas Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atau  platform yang bersangkutan.

Setiap platform memiliki community guideline atau pedoman komunitas sendiri. Aturan tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan apakah sebuah konten dapat tetap ditayangkan, dibatasi, atau ditangani oleh sistem moderasi platform.

“Proses takedown itu secara teknis adalah kapabilitas dari PSE yang bersangkutan. Masing-masing PSE punya community guideline sendiri yang mengatur standar sebuah konten apakah layak untuk ditayangkan atau tidak,” ujar Syafri.

Artinya, nasib sebuah konten di ruang digital tidak selalu ditentukan melalui satu jalur. Platform memiliki kebijakan dan mekanisme moderasi masing-masing dalam menangani jutaan unggahan yang masuk ke sistem mereka.

Konten yang dinilai melanggar pedoman komunitas, termasuk materi yang mengandung kekerasan atau bersifat sadis, dapat ditangani langsung oleh platform berdasarkan aturan yang berlaku di layanan tersebut 

Video Berisi Fakta Tak Diajukan untuk Dihapus

Syafri menegaskan, Komdigi tidak mengajukan permintaan takedown terhadap video kasus Pejompongan yang memuat fakta atau informasi mengenai peristiwa tersebut.

“Kami dari pemerintah tidak mengajukan konten-konten yang memang berisi fakta atau berita nyata. Kita tidak melakukan takedown itu karena memang muatannya informasi,” katanya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak melakukan upaya untuk menghapus bukti atau membatasi informasi mengenai kasus tersebut dari ruang digital.

Jika kemudian sebuah konten tidak lagi muncul atau hilang dari platform tertentu, Komdigi menyebut keputusan tersebut merupakan bagian dari kebijakan dan mekanisme moderasi yang dimiliki platform.

“Jadi tidak kita ajukan takedown. Jadi memang ini murni dari platform yang bersangkutan,” tegas Syafri.

Mengapa Video Bisa Hilang dari Platform Digital?

Kasus ini memperlihatkan bagaimana moderasi konten menjadi salah satu mekanisme penting dalam ekosistem teknologi digital.

Platform digital memiliki pedoman komunitas yang menentukan standar konten yang dapat beredar di layanannya. 

Ketika sebuah unggahan dinilai melanggar ketentuan, platform dapat mengambil tindakan sesuai mekanisme yang mereka miliki.

Dalam konteks ini, Komdigi menekankan, adanya perbedaan antara konten yang memuat informasi atau fakta dengan konten yang mungkin ditangani berdasarkan pertimbangan aturan komunitas platform, termasuk terkait materi kekerasan atau sadis.

Karena itu, hilangnya sebuah video dari satu platform tidak serta-merta berarti ada permintaan takedown dari pemerintah.

Pada kasus Pejompongan, Komdigi secara tegas menyatakan tidak mengajukan penghapusan terhadap konten yang memuat fakta atau berita nyata mengenai peristiwa tersebut.

Pengguna Juga Bisa Melaporkan Konten

Selain moderasi yang dilakukan platform, pengguna juga memiliki akses untuk melaporkan konten yang dianggap tidak pantas melalui fitur report.

Syafri mengatakan, masyarakat dapat menggunakan mekanisme tersebut apabila menemukan konten yang dinilai tidak sesuai atau melanggar ketentuan platform.

“Masyarakat pun sebenarnya punya hak untuk mengajukan report. Kalau mereka melihat ada suatu konten yang menurut mereka tidak pantas untuk dilihat, mereka bisa melakukan report secara mandiri,” katanya.

Komdigi juga terus melakukan edukasi agar masyarakat lebih cermat dalam menghadapi derasnya arus informasi di media sosial.

Pengguna diingatkan untuk mempertimbangkan dampak sebelum melihat maupun menyebarkan konten, terutama materi yang mengandung kekerasan. 

Jika menemukan konten yang dianggap tidak pantas atau melanggar ketentuan, masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme pelaporan yang telah disediakan oleh platform.