- Kementerian Komunikasi dan Digital mengkaji aturan tarif kurir online dengan mempertimbangkan risiko, penanganan, dan waktu tunggu di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026.
- Menteri Meutya Hafid menyatakan kebijakan tersebut merespons aspirasi asosiasi FDTOI untuk membedakan formula tarif barang dari layanan transportasi penumpang.
- Penyusunan aturan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dan harus diselaraskan secara lintas kementerian bersama Kementerian Perhubungan.
Meutya menegaskan, tarif pengantaran barang dan makanan tidak bisa disamakan begitu saja dengan formula layanan transportasi penumpang.

“Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, jadi tidak bisa pakai formula yang sama dengan yang mengantar manusia,” ungkap Meutya.
"Meskipun tadi Bapak katakan risikonya sama dengan pengemudi ojek online, tetapi kurir juga membawa barang, termasuk makhluk hidup, makanan yang punya daya tahan, ada waktu-waktu khusus, kemudian biaya tunggu, biaya parkir, dan lain-lain," terangnya lagi.
Aturan Tarif Kurir Online Diselaraskan dengan Kemenhub
Penyusunan pedoman tarif kurir online merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Regulasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan tata kelola bagi pengemudi ojek online, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, serta pengguna layanan transportasi digital.
Kemkomdigi mendapat mandat untuk menyusun Peraturan Menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan.
Namun, sejumlah komponen penghitungan tarif berkaitan dengan kewenangan Kementerian Perhubungan sehingga pembahasannya perlu diselaraskan dengan regulasi dari kementerian tersebut.
“Kita memang harus bersama-sama. Jadi saling terkait, kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Permenhub keluar. Hasil pertemuan ini tentu akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk didiskusikan lebih lanjut, termasuk bagaimana mengadopsi masukan dari masyarakat, khususnya FDTOI,” kata Meutya.
Sementara itu, masukan yang berada di luar kewenangan Kemkomdigi akan dikoordinasikan dengan lembaga terkait.
Salah satunya menyangkut dugaan praktik monopoli atau tindakan perusahaan yang berpotensi menghilangkan persaingan usaha, yang memerlukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
![Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid saat menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026). [Komdigi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/21/60280-menteri-komunikasi-dan-digital-menkomdigi-meutya-hafid.jpg)
“Kami bisa melakukan penegakan, baik itu sanksi dan lain-lain, untuk hal-hal lain dari masukan tadi kita bisa koordinasikan dengan institusi atau lembaga lain,” tegas Meutya.