Suara.com - Sejumlah pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto mulai ditempatkan di jajaran petinggi BUMN, mengulangi praktik yang kerap terjadi pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pengamat dan aktivis menilai "politik balas budi" semacam ini bisa merongrong kinerja BUMN dan akhirnya merugikan negara. Belakangan, publik ramai mempertanyakan penunjukan sejumlah pendukung Prabowo dan orang-orang dekat Presiden Jokowi sebagai komisaris dan direktur berbagai BUMN.
Pengamat menilai ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dari praktik "bagi-bagi jabatan" ini, sementara aktivis menyerukan agar BUMN tidak sekadar menjadi "sapi perah" penopang rezim.
Seorang mantan pendukung Presiden Jokowi yang sempat menjabat komisaris BUMN meminta publik memberi waktu pada para komisaris baru untuk membuktikan diri. Di sisi lain, pemerintah menegaskan para komisaris BUMN terpilih telah melalui uji kelayakan dan kepatutan.
