Suara.com - Sebanyak 256 masyarakat adat dari berbagai daerah di Indonesia dan sejumlah aktivis berkumpul selama empat hari di Merauke, Papua Selatan, 11-14 Maret 2025. Dalam acara bertajuk 'Solidaritas Merauke' ini, mereka menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang dijalankan sejak pemerintah Joko Widodo.
Menurut para masyarakat adat dan para aktivis, PSN dapat membunuh hak-hak masyarakat adat dan merusak lingkungan, juga melanggar hak asasi manusia.
Di hari terakhir forum ini, panitia mengundang perwakilan dari pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan, ketua Komnas HAM, dan juga Kementerian Hak Asasi Manusia yang diwakili oleh Wakil Menteri HAM Mugianto.
Diskusi bersama para pejabat ini berlangsung panas. Para aktivis dan masyarakat adat mendesak pemerintah segera mencabut program PSN yang dianggap hanya menguntungkan korporasi dan perusahaan tapi merugikan hak-hak masyarakat.
