Suara.com - Belakangan ini berhembus kabar akan penetapan darurat militer menyusul terjadinya kericuhan dan penjarahan. Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita memastikan isu tersebut tidak benar.
"Kalau ada anggapan seperti itu (darurat militer), tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan," ujar Tandyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/9). Tandyo menyampaikan TNI sejauh ini masih dalam satu komando.
Ia menambahkan, TNI baru akan membantu institusi lain bila ada perintah. "Jadi tidak ada kita mau ngambil alih, tidak ada, karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, Polri, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri, tidak ada keinginan kita untuk mengambil (alih)," jelas Tandyo.
