REGIONAL:
SuaraBandungBarat.id - Menjelang Pilpres 2024 Para petinggi partol saat ini tengah mempersiapkan strategi untuk melakukan konsolidasi dan pertermuan dengan beberapa Partai politik lainya.
Namun, ada pemandangan yang berbeda, baru-baru ini Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyayangkan atas pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait adanya kecurangan pada Pemilu 2024 mendatang.
Hasto mengatakan, partai PDIP kerap disudutkan hingga difitnah oleh berbagai pihak. Namun pihaknya selalu berupaya menempuh jalur hukum.
Oleh kerenanya Hasto berharap SBY bisa membawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu ke ranah hukum sehingga tak menimbulkan kegaduhan.
"Kami puluhan ribuan kali difitnah, tetapi kami selalu menempuh jalur hukum. Sehingga daripada menyampaikan pernyataan politik yang menciptakan kegaduhan politik. Karena Pak SBY sendiri sudah mengatakan, mendengar dan mengetahui ada fakta-fakta pemilu," ujar Hasto dalam konferensi pers, Minggu (8/9/2022).
Menurut penilaian Hasto, pernyataan yang dilontarkan SBY itu justru cenderung memfitnah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dia kembali dengan tegas menekankan supaya membawa temuan kecurangan pesta demokrasi itu ke ranah hukum.
"Itu semua akan fair apabila dilakukan dengan baik melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung memfitnah Bapak Presiden Jokowi," ucap Hasto.
Hasto berharap SBY sebagai pihak yang mengaku menemukan kecurangan itu bisa mengadukan ke pihak penyelanggar pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kami harap Pak SBY menyampaikan apa yang beliau dengar dan menyampaikan apa yang beliau ketahui terhadap kecurangan fakta-fakta pemilu 2024," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, SBY mengatakan ada tanda-tanda pemilihan umum (pemilu) 2024 tidak jujur dan adil.
Hal itu disampaikan SBY dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapai Pemilu 2024 dikarenakan adanya tanda-tanda pemilu tidak jujur.
"Para kader mengapa saya harus turun gunung menghadapai Pemilu 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang beredar seperti dikutip Suara.com, Jumat (16/9/2022).
Menurut SBY, ada yang menginginkan pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya.
SBY menuturkan dirinya mendapat informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.
"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan?" tanya SBY kepada ribuan kader Demokrat.
SBY menyebut mereka yang berencana melakukan upaya demikian dianggap memiliki pikiran batil.
Sebab, kata dia, pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih.
"Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah gak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," ungkap SBY.
Lebih lanjut, SBY menjelaskan selama 10 tahun Partai Demokrat berkuasa tak pernah melakukan kebatilan.
"Ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," imbuhnya.
Sumber : Suara.com
TERPOPULER
