Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memang menjadi sorotan publik. Seperti Founder Awak Media Indonesia (AMI) Group, Azzam Mujahid Izzulhaq.
Ia mendadak menyinggung soal investasi di IKN baru untuk Indonesia tersebut. Untuk diketahui, IKN sendiri berada di Kalimantan Timur (Kaltim).
Tepatnya, di sebagian Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Menurutnya, saat ini untuk menguasai tanah tak perlu seperti masa lalu.
Di mana adanya penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa. Hal itu diduga ia kaitkan dengan investasi di IKN.
"Dulu. Baik itu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda hingga Jepang, harus berdarah-darah ketika akan menguasai tanah," ujarnya, melansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (04/12/2022).
Ia menyinggung, saat ini untuk bisa menguasai sebuah wilayah, tak perlu berdarah-darah seperti dulu kala. Sekali lagi, ia menyinggung soal investasi.
Menurutnya, hal itu lebih gampang. Karena siapapun bisa memperoleh kepemilikan tanah sampai ratusan tahun. Tepatnya, 160 tahun.
"Bebas pajak selama 30 tahun dan discount pajak 350 persen," lugasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang terus mencari investor untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Bahkan katanya, Jokowi memberikan tawaran yang menggiurkan.
Baca Juga: Gemas, Foto Baby L Kaget Banjir Pujian: Si Kasep Soleh
Tawaran itu seperti karpet merah bagi para investor. Yakni insentif untuk mereka yang ingin menanamkan modalnya di IKN.
Isentif tersebut yang dianggap sebagai bentuk pemerintah tak percaya diri. Justru, kemudahan yang banyak itu dinilai menjual IKN dengan harga murah.
Untuk diketahui sebelumnya, dalam acara Pre Market Sounding IKN, pemerintah menawarkan kemudahan dan sederet insentif untuk investor IKN.
Misalnya, tax holiday untuk infrastruktur umum selama 30 tahun untuk investasi Rp 50 miliar hingga super tax deduction 350% di sektor penelitian dan pengembangan (litbang).
"Kurang apalagi? Lahan ada Menteri ATR/BPN. Insentif masih ada yang kurang, ada menteri investasi. Pak kurang insentif, minta. Tax holiday kurang panjang misalnya. Tax deductionnya kurang banyak, silakan disampaikan," papar Jokowi kala itu.
