Wacana penundaan Pemilu 2024 yang beberapa kali kerap diembuskan diduga terus ditiupkan dari luar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo. Ia mengemukakan, ada kekuatan di luar lingkaran Jokowi yang bergerak demi memuluskan wacana itu.
Padahal, ia menduga Jokowi tidak ingin menjabat untuk kali ketiga setelah membuat beberapa pernyataan tegas.
"Bisa jadi ada kelompok lain sehingga isunya tidak pernah padam," katanya seperti dikutip Warta Ekonomi-jaringan Suara.com.
Kunto memprediksi, jika Jokowi akan tetap menolak hasutan tersebut meski diberi bisikan dari orang lingkar dalam.
"Kenapa? Karena dia sudah bilang sendiri bahwa hal tersebut akan menampar mukanya," kata dia.
Lebih lanjut, ia mengemukakan, isu perpanjangan masa jabatan presiden terasa embusannya di era Jokowi. Walau sebenarnya pada saat akhir masa jabatan SBY sempat ada, namun cepat menghilang.
"Pada era SBY isu tersebut memang ada. Akan tetapi, tidak semasif dan terstruktur di era Jokowi yang selalu dihidupkan setelah isu tersebut mati," ucapnya.
Masih menurut Kunto, seluruh elemen masyarakat diminta agar menghargai perjuangan reformasi untuk konsisten menjunjung tinggi konstitusi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Larang Penjualan Rokok Batangan, Warga: Susah Diterapkan
"Kita harus tetap konsisten dalam menolak. Baik dari masyarakat sipil maupun dari kalngan politisi juga harus menolak," katanya.
Sebelumnya pada tahun 2019 silam, Jokowi menegaskan tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden yang diperpanjang menjadi tiga periode. Lantaran itu, ia merasa ada pihak yang mengusulkan wacana tersebut untuk menjerumuskannya.
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," katanya.
Ia juga menegaskan, sejak awal sudah menyampaikan, dirinya merupakan produk Pemilu berdasarkan UUD 1945 setelah reformasi.
Lantaran itu, ketika ada wacana mengamendemen UUD 1945, Jokowi sudah menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.
