Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi mekanisme penyaluran bantuan uang tunai bagi korban bencana yang dianggapnya berbelit-belit maupun rumit.
Hal itu disampaikanya di depan Kepala BNPB Letjen Suharyanto, jajaran kepala BPBD hingga kepala daerah dalam acara pembukaan Rakornas BNPB di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (02/03/2023).
Presiden Jokowi kemudian menceritakan saat penyaluran dana bantuan bagi korban bencana di sejumlah daerah. Ketika itu anggarannya ada, namun penyalurannya yang rumit.
“Saya pernah pengalaman di NTB, di Palu, di Cianjur. Saya lihat uangnya ini ada. Masyarakat sudah nunggu-nunggu ternyata ruwetnya setengah mati, prosedur yang harus dilalui. Ada ini, ada ini,” jelasnya, disadur dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Kamis (02/03/2023).
Ia pun kemudian mempertanyakan mengapa proses penyaluran bantuan uang tunai tersebut harus rumit. Karena harusnya bisa dilakukan lebih mudah. Karena sangat dibutuhkan masyarakat
“Kenapa sih tidak dibuat paling sederhana. Karena dalam posisi kebencanaan, kita itu kok buat aturan semakin banyak aturan semakin seneng?,” ujarnya.
Kondisi itu lanjutnya, terjadi setiap kali ada bencana. Warga harus menunggu begitu lama untuk mendapatkan dana tunai.
“Ini hampir terjadi di setiap bencana dan kita ulang-ulang,” ucapnya.
Karenanya, ia minta BNPB maupun BPBS ataupun kepala daerah agar mempermudah penyaluran dana bantuan. Namun, dia tetap minta diawasi agar penyalurannya tepat sasaran.
“Saya minta pak Suharyanto juga kepala BPBD di daerah semua sederhanakan. Regulasinya pak gubernur, pak wali, pak bupati, sederhanakan. Dalam posisi kebencanaan kecepatan itu dibutuhkan,” lugasnya.
