Suara.com - Mulai sekarang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mengakses langsung seluruh tranksaksi Pemda Jakarta melalui rekening di sejumlah bank BUMN.
Hal tersebut menyusul penandatanganan kesepakatan antara BPK dengan Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (16/4/2014), yang merupakan terobosan untuk menerapkan transparansi.
Melalui kesepakatan tersebut BPK diberikan keleluasaan untuk melihat secara online transaksi kas milik Pemda Jakarta di tiga bank, yanki Mandiri, BNI dan BRI.
Jokowi yakin BPK mampu meningkatkan sistem pengawasan audit keuangan tentang dalam transaksi keuangan di 2.000 rekening bank.
"Sebuah awal baik, sistem sudah siap, matching, pelaksaanaan, kegiatan di DKI, memonitor di BPK, sistem yang dibangun dalam rencanakan mempersempit yang menyimpang-menyimpang. Sistem yang baik pasti dipakai negara-negara transparan," ?ungkapnya.
Jokowi mengklaim, transaksi keuangan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah 100 persen. Karena itu, dia menyerahkan pengawasannya kepada BPK supaya diaudit secara tepat.
"Kita ingin sudah terbuka total tapi masalah transaksi kita semua kita sudah berikan total kepada BPK. Setiap hari dalam transaksinya," tutupnya.
