Suara.com - Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menilai, masih buruknya Indeks Demokrasi Indonesia akan berpengaruh terhadap investor asing. BPS baru saja merilis Indeks Demokrasi Indonesia 2013 yang mendapatkan skor 63,68. Meski naik, Indeks Demokrasi Indonesia masih berada dalam posisi sedang dan mendekati buruk.
Suryamin menambahkan, Indeks Demokrasi Indonesia disusun berdasarkan beberapa indikator antara lain kondisi politik di tanah air. Dia memberi contoh, apabila terjadi unjuk rasa yang merusak maka akan mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia dan juga membuat ragu investor.
“Kita bisa bayangkan tiap hari ada demo menakutkan investor bisa ragu-ragu dalam melakukan investasi, berapa besarnya kita hitung dulu. Tentunya diperlukan seluruh elemen untuk membangun demokrasi di Indonesia,” kata Suryamin di Gedung BPS, Jumat (4/7/2014).
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini merupakan kerja sama BPS dengan Kementerian-kementerian serta para pakar demokrasi yang bertujuan untuk mengukur pembangunan demokrasi Indonesia.
Ketua BPS Suryamin mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2013 adalah 63,68 atau naik 1,05 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di posisi 62,63.
Kata Suryamin, Indeks Demokrasi Indonesia berada dalam kategori sedang dan mendekati buruk. BPS sudah melakukan Indeks Demokrasi Indonesia dalam lima tahun terakhir.
“Dengan angka 62 sampai 68 sebenarnya demokrasi Indonesia masih dalam kategori sedang namun mendekati buruk. Berdasarkan Indikasi yang telah dibuat oleh BPS, angka 0-60 indikasi buruk, 60-80 indikasi sedang dan 80 – 100 berindikasi baik. Akan tetapi secara keseluruhan IDI mengalami peningkatan”, ujar Suryamin, dalam rilis IDI di kantor BPS, Jakarta, Jumat (4/07/2014).
