Impor Melonjak 4 Kali Lebih Cepat dari Ekspor: Siapa Sebenarnya Penikmat Surplus RI?

Suara.com - Awal pekan ini seharusnya menjadi hari yang menenangkan bagi pengambil kebijakan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) dan S&P Global merilis tiga angka yang sama-sama melampaui ekspektasi pasar.

1. Inflasi Oktober 2026 turun ke 3,23% secara tahunan (year on year/yoy), di bawah konsensus 3,30%.
2. Surplus dagang melebar dari perkiraan. Neraca perdagangan September 2026 surplus US$3,36 miliar, hampir dua kali lipat proyeksi konsensus US$1,79 miliar.
3. Pabrik makin ekspansif. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Oktober melonjak ke 54,0, tertinggi sejak Maret 2024.

Namun, pada hari yang sama, BPS juga mengungkap fakta yang menimbulkan pertanyaan. Indonesia makin dibanjiri barang impor. Sepanjang Januari–September 2026, nilai impor mencapai US$210,63 miliar, melonjak 19,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dua cerita ini berjalan berdampingan: makro yang tampak sehat dan arus barang dari luar negeri yang terus menderas. Pertanyaannya, jika neraca dagang masih surplus, siapa yang sebenarnya menikmati surplus itu? Dan apakah kabar baik di tingkat makro benar-benar terasa di dapur rumah tangga, di lantai pabrik, dan di dompet pekerja?

Surplus yang Menyusut Diam-diam

Angka bulanan US$3,36 miliar memang di atas perkiraan. Namun, gambaran kumulatif bercerita lain.

Sepanjang Januari–September 2026, surplus neraca dagang tercatat US$10,61 miliar. Menurut data BPS, angka itu anjlok 68,36% dibandingkan surplus US$33,54 miliar pada periode yang sama 2025. Dengan kata lain, dalam sembilan bulan, bantalan devisa dari perdagangan barang tinggal kurang dari sepertiga.

Penyebabnya terlihat dari laju dua sisi neraca. Ekspor kumulatif Januari–September 2026 mencapai US$221,23 miliar, tumbuh 5,58%. Impor kumulatif mencapai US$210,63 miliar, tumbuh 19,67%. Impor melaju hampir empat kali lebih cepat daripada ekspor. Pola serupa tampak pada September: ekspor US$27,59 miliar (naik 11,87% yoy), sementara impor US$24,23 miliar (naik 18,41% yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menegaskan bahwa kenaikan impor terjadi menyeluruh, baik migas maupun nonmigas.

"Sepanjang Januari-September 2026 total nilai impor mencapai US$ 210,63 miliar atau naik 19,67% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Ateng di kantor BPS, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Impor migas sepanjang sembilan bulan tercatat US$32,57 miliar, melonjak 37,35%. Impor nonmigas mencapai US$178,06 miliar, tumbuh 16,92%. Akibatnya, defisit migas kumulatif membengkak menjadi US$23,60 miliar, naik 70,27% secara tahunan. Surplus nonmigas US$34,21 miliar, yang juga turun 27,82%, kini harus menutup lubang energi yang makin dalam.

Sejumlah ekonom sebelumnya sudah memperingatkan tren ini. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyatakan dalam proyeksinya kepada Kontan bahwa "Surplus perdagangan yang lebih sempit terutama mencerminkan pemulihan impor".

Lead Economist Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz, menyebut surplus bahkan "berpotensi mengalami defisit apabila pemulihan impor lebih kuat dari perkiraan". Realisasi September ternyata lebih baik dari proyeksi keduanya. Meski demikian, arah kumulatifnya tetap sama: surplus kian menipis.

Siapa Penikmat Surplus? 

Untuk menjawab siapa yang menikmati surplus, rincian komoditas dan negara mitra BPS memberi petunjuk penting.

Pertama, dari sisi komoditas, surplus bertumpu pada segelintir barang mentah dan setengah jadi. Menurut paparan BPS, penyumbang utama surplus September adalah lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15, termasuk minyak sawit), bahan bakar mineral (termasuk batu bara), serta besi dan baja. Secara kumulatif, kelompok lemak dan minyak hewani/nabati saja menyumbang surplus US$29,31 miliar. Angka itu sekitar 2,8 kali lipat total surplus nasional US$10,61 miliar.

Artinya, tanpa sawit dan turunannya, neraca dagang Indonesia sepanjang 2026 kemungkinan besar sudah defisit. Ini simulasi sederhana redaksi berdasarkan data BPS, bukan pernyataan BPS. Pada September, ekspor HS 15 bahkan melonjak 89,04% yoy, menurut Vibiznews yang mengolah data BPS.

Kedua, kenaikan nilai ekspor komoditas utama lebih banyak ditopang harga ketimbang volume. Berdasarkan data kumulatif sembilan bulan:

Komoditas	Nilai ekspor (yoy)	Vol Ekspor (yoy)	Faktor penentu
Batu bara	+5%	-11%	Harga
Besi dan baja	+4%	-6%	Harga
CPO dan turunannya	+16%	8%	Vol dan Harga

Sumber: data BPS sebagaimana dirangkum dalam riset pasar yang diterima redaksi; nilai ekspor CPO +16,14%, batu bara +4,86%, dan besi baja +4,15% 

Ekspor yang ditopang harga bersifat rapuh. Barang yang dikirim ke luar negeri justru berkurang, sementara pemasukan bergantung pada siklus harga global. Siklus itu berada di luar kendali Indonesia.

Ketiga, surplus terpusat pada segelintir pasar. Secara kumulatif, Indonesia mencatat surplus terbesar dengan Amerika Serikat (US$14,26 miliar), India (US$10,59 miliar), dan Filipina. Sebaliknya, Indonesia defisit paling dalam dengan China (US$21,20 miliar), Singapura (US$7,03 miliar), dan Australia (US$5,78 miliar).

China tetap pasar ekspor nonmigas terbesar, dengan nilai sekitar US$54,17 miliar (naik 16,70%). Namun, arus barang dari China ke Indonesia jauh lebih besar.

Dari peta ini, penikmat langsung surplus dapat dibaca secara wajar. Mereka adalah eksportir komoditas, terutama perkebunan sawit, pertambangan batu bara, dan industri logam dasar, yang menikmati harga tinggi di pasar global. Namun, data BPS tidak merinci surplus berdasarkan skala usaha atau kepemilikan perusahaan.

Karena itu, seberapa besar porsi yang dinikmati korporasi besar dibandingkan petani sawit rakyat belum bisa dipastikan dari data ini saja.

Devisa Surplus Tidak Otomatis Menguatkan Rupiah

Secara teori, surplus dagang berarti devisa masuk dan rupiah menguat. Kenyataannya, rupiah justru bertengger di kisaran Rp18.000 per dolar AS sepanjang Oktober. Data Databoks Katadata mencatat kurs Rp18.142,7 per dolar AS pada 27 Oktober 2026, dan Bisnis.com melaporkan rupiah ditutup di Rp18.025 pada 16 Oktober.

Ada dua penjelasan yang dapat ditelusuri dari data publik.

Pertama, aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Sejak 1 Juni 2026, berlaku PP Nomor 21 Tahun 2026. Menurut siaran pers Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, aturan ini memuat sejumlah ketentuan:

• Eksportir SDA nonmigas wajib menempatkan 100% DHE di dalam negeri minimal 12 bulan.
• Penempatan wajib melalui bank BUMN.
• Konversi ke rupiah dibatasi maksimal 50%.
• Insentif pajak atas penghasilan dari instrumen penempatan bisa mencapai 0%.

Kebijakan ini memperkuat cadangan valas di sistem perbankan domestik. Namun, devisa tersebut tidak serta-merta mengalir ke pasar sebagai rupiah.

Kedua, tekanan pasar modal. Pada Juni 2026, MSCI menunda keputusan reklasifikasi Indonesia hingga November 2026. Alasannya antara lain transparansi kepemilikan saham, free float, dan data perdagangan.

MSCI menyatakan akan menimbang konsultasi penurunan status ke frontier market bila kemajuan reformasi tidak terlihat jelas. Reuters melaporkan bahwa Goldman Sachs memperkirakan penurunan status dapat memicu arus keluar hingga US$13 miliar.

Dengan demikian, surplus dagang tertahan di rekening eksportir dan bank BUMN, sementara tekanan arus modal keluar terus menggerus rupiah. Rupiah yang lemah memperbesar tagihan impor energi dan bahan baku dalam rupiah. Ongkos itu pada akhirnya diteruskan ke produsen dan konsumen domestik.

Membaca Ulang 'Banjir Impor': Tidak Melulu Kabar Buruk

Narasi 'kebanjiran impor' perlu dibaca dengan cermat. Struktur impor menunjukkan bahwa sebagian besar barang yang masuk adalah input produksi, bukan barang jadi untuk dikonsumsi.

Menurut BPS, kenaikan impor bahan baku terutama berasal dari bahan bakar mineral, mesin dan perlengkapan elektrik, serta garam, belerang, batu, dan semen. Untuk September, Ateng menyebut pendorong utamanya adalah nonmigas.

"Untuk peningkatan nilai impor secara tahunan ini terutama didorong oleh peningkatan impor non migas dengan andil sebesar 15,33%" katanya.

Lonjakan impor bahan baku sejalan dengan temuan PMI. S&P Global mencatat pesanan baru pada Oktober tumbuh paling cepat sejak Oktober 2021. Pesanan ekspor baru mencatat kenaikan tercepat sejak survei dimulai pada April 2011.

Untuk memenuhi lonjakan permintaan, pabrik menambah pembelian dan persediaan bahan baku. Pada titik ini, impor bahan baku adalah tanda mesin produksi sedang berputar, bukan semata ancaman.

Meski begitu, ada dua catatan kritis.

• Ketergantungan pada input impor. Ketika kenaikan output pabrik dibayar dengan impor bahan baku dalam dolar yang mahal, nilai tambah yang tertinggal di dalam negeri menipis. Ini analisis redaksi yang perlu diuji dengan data nilai tambah per subsektor.
• Impor barang konsumsi tetap naik 15,54%. Angka ini menjadi sinyal persaingan bagi produsen lokal di sektor padat karya. Dugaan ini belum dapat dipastikan tanpa rincian komoditas barang konsumsi yang lebih detail.
  Pabrik Ramai, Rekrutmen Sepi

Di sini, kontras makro dan mikro paling terasa. PMI melonjak, tetapi menurut S&P Global penyerapan tenaga kerja hanya naik tipis dan bahkan melambat dibandingkan September. Perusahaan memilih menggunakan stok barang jadi, yang turun paling tajam sejak Agustus 2020. Mereka juga menambah bahan baku ketimbang merekrut pekerja baru.

Data Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat gambaran itu. Hingga September 2026, tercatat 63.789 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Jawa Barat paling banyak (13.044 orang), disusul Banten (7.733) dan Jawa Timur (6.154). Angka ini hanya mencakup peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga jumlah riilnya bisa lebih besar.

Kalangan dunia usaha pun meminta kenaikan PMI dibaca hati-hati. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, kepada Kontan mengatakan, "Bagi dunia usaha, yang paling penting bukan hanya kenaikan indeks PMI, tetapi sumber pertumbuhannya." 

Inflasi Melandai, Harga Pangan Justru Menanjak

Inflasi umum 3,23% memang masih dalam sasaran Bank Indonesia 2,5±1%. Namun, komponennya menunjukkan tekanan yang tidak merata.

• Inflasi inti melandai ke 2,56%, sebagian karena efek basis tinggi harga emas perhiasan tahun lalu.
• Harga bergejolak justru naik. Menurut paparan yang dikutip Viva, inflasi kelompok harga bergejolak (volatile food) mencapai 5,81% dan harga yang diatur pemerintah 3,24%. Andil komponen bergejolak terhadap inflasi umum naik menjadi 0,96 poin persentase, dari 0,83 poin pada September.
• Pangan paling berat. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 4,82% dengan andil 1,40%, mengutip BPS. Komoditas pendorongnya antara lain cabai rawit, ikan segar, beras, minyak goreng, daging ayam ras, dan daging sapi.

Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, yang porsi belanjanya didominasi pangan, inflasi yang dirasakan bisa lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Ini penalaran umum yang belum diukur khusus oleh BPS untuk Oktober 2026.

Harga beras juga patut dicermati. Menurut data BPS yang dirangkum dalam riset pasar yang diterima redaksi, rata-rata harga beras eceran pada Oktober 2026 mencapai Rp15.765/kg. Itu level tertinggi sejak awal tahun, atau sekitar 5% di atas Januari 2026 (Rp15.013/kg).

Pemerintah menegaskan tidak khawatir. Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, "Inflasi masih tetap dalam 2,5 plus minus 1 persen, jadi pemerintah tidak khawatir."

Ia mengaitkan kenaikan sebagian harga komoditas dengan pendapatan petani. Menurut Viva, pemerintah juga menyiapkan bantuan beras 30 kg per keluarga, bantuan sosial sekitar Rp30 triliun, dan diskon khusus menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pernyataan itu memuat dilema klasik. Harga pangan yang naik menguntungkan petani sebagai produsen, tetapi membebani petani sebagai konsumen, juga buruh dan warga miskin kota. Siapa yang lebih diuntungkan bergantung pada posisi masing-masing dalam rantai pasok.

Riset pasar yang diterima redaksi mencatat sejumlah risiko:

• BPS memperkirakan produksi beras kuartal IV-2026 turun sekitar 16% yoy, sehingga tekanan harga pangan berpotensi berlanjut.
• Survei PMI menunjukkan produsen tengah berada dalam siklus menaikkan harga jual. Penyebabnya adalah biaya input yang naik karena bahan baku dan nilai tukar.
• Tren pelemahan rupiah, riset tersebut memperkirakan Bank Indonesia menaikkan BI Rate satu kali sebesar 25 basis poin pada akhir 2026 untuk menjaga nilai tukar.
  Dengan demikian, surplus yang menipis, inflasi pangan yang menanjak, pasar kerja yang belum pulih, dan rupiah yang tertekan menjadi kombinasi yang patut diwaspadai. Bila suku bunga naik, ongkos kredit bagi usaha kecil dan rumah tangga juga ikut naik.

Angka makro hari ini memang memberi alasan untuk optimistis. PMI yang kuat dan surplus yang bertahan mengisyaratkan pertumbuhan ekonomi masih terjaga hingga akhir tahun. Namun, surplus yang bertumpu pada harga komoditas, terkonsentrasi pada segelintir sektor, dan tertahan di rekening valas belum tentu menetes ke rumah tangga.