Kawasan Perbatasan RI-Timlo Akan Bebas dari Pajak

Suara.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengatakan., daerah perbatasan antara Republik Indonesia dengan Timor Leste berpeluang menjadi kawasan perdagangan yang bebas pajak. Kawasan perdagangan bebas pajak ini bisa meningkatkan ekonomi warga kedua negara, kata.

"Kawasan perdagangan bebas di perbatasan sangat berpeluang, dengan tentunya atas persetujuan dan legitimasi pemerintah pusat," kata Lebu Raya di Kupang, Senin, (3/11/2014).

Ia mengatakan hal itu ketika menjawab keinginan pengusaha Indonesia asal NTT terhadap kebijakan kawasan perdagangan bebas pajak atau "free trade zone" di perbatasan RI-Timor Leste.

Menurut Lebu Raya, secara kelembagaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mendukung terbentuknya kawasan itu, untuk kepentingan percepatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan perbatasan dua negara itu.

Namun demikian, kata dia, kebijakan tersebut masih harus dibicarakan dengan pemerintah pusat, karena menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Saya kira semuanya bisa dilakukan, asalkan mendapatkan legitimasi dari pemerintah pusat," katanya.

Dia mengatakan pelaku usaha sebagai entitas sentral dalam aktivitas perdagangan di perbatasan harus benar-benar berperan agar tercipta suasana perdagangan yang lebih menguntungkan kedua pihak.

"Itu artinya, setiap pengusaha harus bisa mendukung segala bentuk kebijakan yang akan diambil dua negara di kawasan perbatasan," katanya.

Ia menjelaskan penyediaan produk yang akan dipasarkan di kawasan niaga tersebut sebagai salah satu contohnya, harus benar-benar yang layak dan berkualitas, sebagai bagian dari bentuk keseriusan pengusaha dalam melakukan aktivitas perdagangan di kawasan bebas pajak itu.

"Jangan karena bebas pajak lalu barang yang diperdagangkan tidak bermutu. Ini kan sia-sia namanya," katanya. (Antara)