Wapres: Pengemplang Pajak Akan Dicekal

Suara.com - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dan perusahaan dalam membayar pajak. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan ancaman akan memberlakukan cekal kepada pengemplang pajak.

"Kalau koruptor kita cekal, supaya nanti pembayar pajak yang dalam waktu tertentu tak bayar juga akan dicekal juga, supaya jangan dipakai visit ke luar negeri. Kalau pajaknya tak dibayar, kalau akhir tahun plesir ke luar negeri itu yang dipakai itu uang pajak," kata JK dalam Rapimnas Kadin di Hotel Pullman, Jalan S. Parman, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Dalam pidatonya, JK sempat menyindir pengusaha yang mengkritik pemerintah tidak membangun infrastruktur. Menurut JK, pengusaha juga harus membayar pajaknya dengan benar.

"Anda boleh berusaha sesuai aturan, kedua bayar pajak," ungkapnya.

JK menjelaskan, pemerintah saat ini ingin membangun sektor-sektor ekonomi kecil dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.
"Jangan kita bangga dengan hotel yang baik, apartemen yang hebat. Kita harus bikin rumah rakyat, industri kecil dengan baik. Tanpa itu, semua akan rusak," jelasnya.

"Pemerintah akan memberikan dukungan yang besar pada UKM. Itu berarti untuk mencapai keadilan yang baik, saya harapkan bekerja. Hanya itu caranya kalau negara baik dan maju kalau keadilannya tercapai," pungkasnya.