Suara.com - Ketua Komisi IV DPR mengagendakan rapat dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Badan Urusan Logistik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Direktur Jenderal Karantina terkait dengan peredaran beras mengandung bahan plastik, Selasa (26/5/2015).
"Besok kita rapat kerja," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron di DPR, Senin (25/5/2015).
Terkait apakah akan dibentuk panitia khusus beras plastik, Herman mengatakan hal itu akan tergantung dari hasil rapat besok.
"Besok kita lihat urgensi dari pansus," kata Amran.
Menurut anggota Komisi IV dari Fraksi PKS Andi Akmal pansus beras plastik penting peranannya untuk mengungkap kasus yang telah meresahkan masyarakat dan menjadi perbincangan di berbagai negara tersebut.
Selain itu, kata dia, pansus beras plastik juga bisa mengusut importir dan permainan importir sehingga beras plastik bisa lolos ke pasar Indonesia.
"Ada info yang kita terima pemerintah belum impor. Ini harus dibuka. Selain pansus, bisa bikin panja (panitia kerja)," kata dia.
Andi mengatakan selama ini Komisi IV tidak pernah setuju kebijakan impor beras. Pasalnya, kata dia, stok beras nasional masih mencukupi kebutuhan dalam negeri.
"Isu ini bahaya dan mengancam ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Bila permainan ada ini bisa pidana," kata Andi.
