DPR Minta Koordinasi Kementerian Ekonomi Ditingkatkan

Suara.com - Wakil Ketua DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Taufik Kurniawan, menyatakan, koordinasi antar-kementerian bidang ekonomi perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan iklim perekonomian yang sedang lesu agar tumbuh lebih baik.

Taufik kepada pers di Jakarta, Sabtu (8/8/2015 kemarin, mengatakan, di tengah kondisi ekonomi yang tidak "bersahabat" saat ini, para menteri ekonomi diharapkan untuk lebih bisa berkoordinasi dengan baik dalam mengatasi persoalan ekonomi.

Mereka harus bisa mengantisipasi situasi yang saat ini tidak "bersahabat. "Ini kondisi ekonomi global semuanya sedang tidak 'bersahabat'," katanya.

Secara ekternal seperti itu dan kondisi sekarang karena masa transisi setahun sudah semakin mendekati pada 1 Oktober, DPR mengharapkan agar ada koordinasi yang lebih baik. "Terutama mendekati penyampaian nota keuangan yang murni dari pemerintahan saat ini pada tanggal 14 Agustus nanti," ujar Taufik.

DPR pada 14 Agustus mendatang akan mendengarkan program yang menjadi priroritas pemerintah. "Pembahasan draf awal antara DPR dan pemerintah melalui menteri keuangan sudah dimulai tanggal 20 Mei lalu dan sudah disepakati usulan dan rencana pagu-pagu indikatif secara makro," katanya.

Pada kurun masa sidang lalu sampai sekarang, pemerintah tentunya telah melakukan "adjudsment" terhadap situasi ekonomi. "Kami tentu berharap menteri ekonomi telah bekerja keras memperbaikinya sebelum disampaikan oleh presiden nanti," katanya.

Taufik yang juga politisi PAN mengatakan, APBN 2015 yang disusun pada pemerintahan periode lalu tentunya ada batasan dan ketidaksesuaian dengan program pemerintahan saat ini, meskipun sudah sedikit disesuaikan dengan APBN-P 2015.

Namun, menurut Taufik, hal itu sebenarnya bisa di atasi dengan inovasi-inovasi ekonomi jika para menteri ekonomi bisa berkoordinasi dengan baik sehingga program-program kerakyatan tetap bisa berjalan dan roda perekomian tidak stagnan.

"Kita memiliki BUMN dengan aset Rp4.600 triliun. Seharusnya jika memang program APBN belum bisa berjalan, BUMN bisa ikut mendorong perekonomian dan tidak ikut menjadi stagnan apalagi merugi," katanya.

"Jika tidak berjalan tentunya kita mempertanyakan keabsahan arsitek dari BUMN-BUMN ini," tegasnya.

Taufik menjelaskan bahwa keuangan negara terbagi antara APBN dan Non APBN. Dana pemerintah Non APBN seperti yang ada di BUMN-BUMN harusnya bisa ikut mendukung jika APBN belum bisa berjalan karena berbagai kendala seperti ketidaksesuaian program.

BUMN seharusnya bisa ikut membantu mendorong sektor ekonomi. "BUMN selain memiliki peran strategis menyerap lapangan kerja dan mendapatkan berbagai-keuntungan ekonomi lainnya, juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyubsidi kekosongan atau keterbatasan APBN agar ekonomi tidak seperti saat ini," katanya.

Dia mengatakan, DPR hanya bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan persoalan. "Pada intinya dan pastinya kami ingin agar program-program pemerintahan yang pro rakyat bisa berjalan dan berhasil," katanya. (Antara)