Suara.com - DPR, hari ini, rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU APBN tahun 2016 beserta nota keuangan.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR dari PAN Taufik Kurniawan. Rapat dihadiri, antara lain oleh Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil.
Dalam paparannya, Menteri Keuangan mengatakan pemerintah menilai dalam RAPBN 2016 terdapat lima langkah perbaikan.
Pertama, meningkatkan anggaran transfer ke daerah secara signifikan sehingga dalam APBN, total anggaran ke daerah lebih besar dari anggaran kementerian dan lembaga negara.
Kedua, melanjutkan pengalihan belanja yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran ke belanja yang lebih produktif melalui belanja infrastruktur, pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Ketiga, pemenuhan anggaran kesehatan lima persen dari APBN, untuk pertamakali diwujudkan di tahun 2016 sebagai komitmen pemerintah sesuai amanah undang-undang.
Keempat, memperkuat dan memperluas program perlindungan sosial ke masyarakat yang kurang mampu, dengan menambah penerima bantuan tunai bersyarat dari sekitar 3,5 juta keluarga sangat miskin menjadi enam juta keluarga, memperkuat KIP, KIS dan program sejuta rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Kelima, memperluas program kredit usaha rakyat untuk mendukung kegiatan usaha menengah, kecil, dan mikro, melalui peningkatan anggaran subsidi bunga, pemberian subsidi bunga yang lebih besar (8,5 persen per tahun), serta penambahan coverage kredit hingga Rp123 triliun.
"Melalui langkah-langkah yang sangat strategis tersebut diharapkan program pembangunan di tahun 2016 benar-benar optimal mencapai sasaran pembangunan dalam memacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan nasional, serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran," ujar Bambang.
