Perumahan Menengah-Bawah Dapat Selamatkan Properti

Suara.com - Indonesia Property Watch (IPW) mengingatkan pemerintah agar benar-benar fokus pada pengembangan perumahan menengah-bawah yang dinilai bisa menyelamatkan sektor properti yang mengalami penurunan penjualan pada tahun 2015.

"Perumahan segmen menengah-bawah dapat menjadi penyelamat dalam menahan kondisi pasar perumahan agar tidak terjun bebas," kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, pemerintah dapat mempercepat program pembangunan sejuta rumah yang memang dipersiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai daerah.

Percepatan tersebut, lanjut dia, dapat dilakukan dengan memperbanyak sumber dana yang harus disiapkan, mengingat bahwa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp5,1 triliun untuk membiayai 68 ribu unit rumah telah habis terpakai per Juli 2015, sedangkan permintaan masih cukup banyak.

"Selain itu, aturan uang muka sebesar 1 persen belum sepenuhnya dapat terlaksana di lapangan dengan berbagai syarat yang ditetapkan," katanya.

Ia memaparkan bahwa kondisi ekonomi saat ini membuat konsumen perumahan, baik segmen menengah-atas atau segmen menengah-bawah turut melakukan aksi penundaan pembelian rumah.

Pemantauan yang dilakukan IPW di beberapa lokasi bahkan terjadi diskon harga rumah hampir mencapai 30 persen. Namun hal tersebut tidak dapat mengerek penjualan.

"Meskipun hal ini tidak dapat menggambarkan kondisi pasar perumahan secara umum, namun fenomena harus ini harus disikapi pemerintah lebih serius untuk menghindari keterpurukan pasar perumahan secara nasional lebih dalam lagi," ucapnya.

Di tempat terpisah, konsultan properti Colliers International menyatakan isu utama yang dihadapi sektor properti pada saat ini adalah terkait dengan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Permasalahan nilai tukar rupiah itu berimplikasi luas kepada sektor properti dalam negeri," kata Associate Director Colliers International Ferry Salanto.

Apalagi, ujar dia, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi terkait kewajiban transaksi dalam mata uang rupiah.

"Tidak hanya berdampak kepada penerapan tarif sewa atau harga jual tetapi juga berimplikasi investasi properti secara keseluruhan," katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa dalam situasi ekonomi saat ini terutama dari sisi pasokan ada beberapa gedung perkantoran di wilayah Jakarta yang merevisi waktu perampungannya.

Dengan demikian, lanjut Ferry, kondisi sektor perkantoran pada tahun ini akan tetap melemah. (Antara)