Pemerintah Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Kelima

Suara.com - Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi kelima yang memuat tiga kebijakan pokok di bidang investasi dan keuangan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (22/10/2015) petang, usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo menjelaskan tiga kebijakan yang diambil tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian nasional termasuk mendorong pembukaan lapangan kerja.

"Intinya hari ini disampaikan paket revaluasi aset, disampaikan Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan Pak Bambang(Menkeu) dan serta 'best practice' yang disampaikan Pak Rizal(Menko Kemaritiman) dan menghilangkan penghindaran pengenaan pajak berganda dan pemerintah ingin membuka lapangan kerja karena apa pun perbaikan ekonomi tapi tidak buka lapangan kerja, tidak baik," kata Seskab Pramono Anung.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan Bank Sentral mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah sehingga mendorong perbaikan ekonomi nasional.

"Kami sambut baik rapat kabinet terbatas dan kami ikuti diumumkan satu paket kebijakan kelima di dalamnya akan ada fasilitas bagi revaluasi aset dan penyediaan fasilitas penghindaran pengenaan pajak berganda atas real estate investment class," kata Agus.

Ia menambahkan,"dari Bank Indonesia apresiasi paket kebijakan dan sambut baik paket kebijakan ke lima ini ada fasilitas revaluasi aset akan membuat kesempatan bagi korporasi untuk melakukan revaluasi aset dan dimungkinkan nilai aset yang lebih besar dan terjadi peningkatan modal ini dibutuhkan korporasi dan akan rasio kesehatan korporasi semakin baik dan cerminkan kesiapan korporasi hadapi tantangan ke depan." Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan tentang kebijakan revaluasi aset bagi perusahaan dan juga penghindaran pengenaan pajak berganda bagi real estate investment class.

Bank syariah Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad memaparkan seiring dengan paket kebijakan ekonomi V yang dikeluarkan pemerintah, maka pihaknya juga mendorong kebijakan di bidang pengembangan perbankan syariah.

"Peraturan pertama terkait relaksasi pengeluaran produk dan aktivitas bank syariah, kita akan sederhanakan perizinan produk bank syariah, tidak perlu kirim surat, nanti akan kita kodifikasi dalam satu buku, tinggal lapor saja, dengan kondisi ini perbankan syariah keluarkan produk baru tinggal lapor saja," kata Muliaman.

Kebijakan yang kedua, kata Muliaman terkait efisiensi dengan diperbolehkannya operasional perbankan syariah menggunakan perbankan konvensional induk.

"Peraturan yang kedua terkait dengan penyederhanaan, pembukaan jaringan kantor, termasuk jaringan induk konvensional bisa digunakan untuk perbankan syariah, tidak harus buka cabang, induk bisa jualan produk keuangan syariah ini bisa dorong efisiensi dan suku bunga bisa lebih mudah untuk masyarakat," kata Muliaman.

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung. (Antara)