Inilah Alasan Kontrak Freeport Setelah 2021 Tak Usah Diperpanjang

Suara.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi Unhas, Muhammad Asdar menilai persoalan saham PT. Freeport Indonesia yang mayoritas sahamnya telah dikuasai Amerika itu sudah sangat membahayakan. Untuk itu dia meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak lagi memperpanjang Kontrak Karya PT Freeport setelah 2021.

"Freeport sudah waktunya distop 2021, nanti jangan lagi diperpanjang, saya sangat menentang bahwa kita tidak ada modal, tidak ada teknologi (kalau Freeport diputus), nggak ada lagi alasan seperti itu," ujarnya dalam acara Diskusi Publik dan Pernyataan Sikap tentang Tingkatkan Kedaulatan Negara di Tambang Freeport, di gedung Nusantara V, MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Gara-gara saham Freeport sudah dikuasai pihak asing dikatakan Asdar bangsa Indonesia sudah digoyang oleh mereka. Terlebih hutan serta alam yang ada di Papua menjadi rusak.

"Freeport ini sudah membahayakan, mengadudomba. Ini terbukti scenario, Setya Novanto ambruk, siapa lagi selanjutnya? Kalau ini diteruskan bisa jadi pemicu perang saudara," katanya.

"Jadi jalan terbaik Freeport harus dikembalikan ke Republik Indonesia, karena Freport ini akan memberikan sumbangsih yang sangat besar," Asdar menambahkan.

Asdar menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais kalau pajak Freeport yang dibayar ke pemerintah Indonesia juga bermasalah. Hal ini diharapkan Asdar menjadi mendi pertimbangan Presiden Joko Widodo agar tak lagi perpanjang kontrak Freeport.

"Menenurut Amin Raies pajaknya bermasalah. Presiden harus mempercepat itu (putus kontrak Freeport). Sudah waktunya dikembalikan ke RI. Jangan lagi takut ada ancaman geo politik, nggak ada itu, tidak akan merdeka, kita akan berjuang bagaimana NKRI ini utuh sampai dunia kiamat," tegas dia.