Suara.com - Pada Senin (25/1/2015) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Direktur sementara PT Freeport Indonesia Robert Schroder pada pukul 16.00 WIB. Namun pertemuan tersebut terpaksa dibatalkan, lantaran Darmin harus bertolak ke Bali untuk menghadiri sebuah acara.
Darmin mengatakan, jadwal pertemuan tersebut merupakan permintaan langsung dari pihak PT Freeport Indonesia untuk dilakukan pertemuan.
Namun pihaknya mengaku belum tahu sama sekali apa tujuan perusahaan tambang mineral asal Amerika Serikat tersebut meminta untuk bertemu dengan mantan Gubernur Bank Indonesia ini.
Darmin juga mengaku sama sekali belum mengatahui apa agenda yang akan dibahas dalam pertemuannya dengan Freeport Indonesia ini.
“Iya memang kemarin mau bertemu (Freeport), itu mereka yang minta. Tapi ya belum tahun mau bahasnya apa,” kata Darmin saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2016).
Ia mengaku hingga saat ini belum ada penjadwalan ulang terkait pertemuannya dengan anak usaha McMoran ini. Namun, ia mengaku pertemuan akan diusahakan secapatnya.
“Kalau bisa minggu ini, ya minggu ini. kita lihat saja nanti,” katanya.
Isu Freeport Indonesia menjadi topik hangat dalam wacana ekonomi tanah air belakangan ini.
Seperti diketahui, PT Freeport Indonesia pada 13 Januari 2016 telah melayangkan surat penawaran harga sahamnya kepada pemerintah 10,64 persen atau sekitar Rp23 triliun. Sejumlah masyarakat menilai harga tersebut terlalu mahal disaat kondisi induk perusahaannya Freeport McMoran sedang mengalami kondisi keuangan perusahaan yang buruk.
Kendati demikian, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan dirinya sangsi, nilai valuasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen mencapai 1,7 miliar Dolar AS. Pemerintah sendiri telah membentuk tim untuk mengkaji berapa harga yang pantas dari jumlah saham yang didivestasikan oleh PT Freeport Indonesia.
Penawaran 10,64% saham PT Freeport Indonesia merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30% saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (PP 77/2014). PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.
Adapun Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia memang akan habis pada 31 Desember tahun 2021. Sesuai bunyi KK PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 1991, Indonesia memiliki opsi untuk memperpanjang KK PT Freeport Indonesia sampai tahun 2041.
TERPOPULER
