KPPU Masih Awasi "Mafia Beras" di Cipinang dan Karawang

Suara.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha sedang mengawasi adanya kemungkinan praktek "mafia" beras di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Induk Beras Karawang (PIBK) dan berjanji akan menindak tegas jika bukti-buktinya sudah cukup lengkap.

"Ini yang sedang kita awasi dan kemungkinan itu ada (praktek mafia di Cipinan). Kita sudah melakukan pemantauan di kedua pasar induk itu beberapa waktu lalu dan inilah yang sedang kita kumpulkan," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Makassar, Kamis (28/1/2016).

Dia mengatakan, selama pantauan dilakukan di beberapa daerah sejak akhir tahun lalu, menemukan banyak fakta baru termasuk hasil kunjungannya di Kabupaten Pinrang dan Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan.

Syarkawi mengungkapkan, perbincangannya dengan para pedagang beras di Kabupaten Pinrang yang menyebutkan "kapok" mengirim beras ke Pasar Induk Cipinang Jakarta karena adanya permainan yang membuat rugi para pengusaha.

"Kita masih melakukan investigasi dan jika terbukti pasti akan kita tindaki," jelasnya.

Dia mengungkapkan, pemantauannya pada akhir tahun lalu saat melakukan sidak di Cipinang, KPPU melihat adanya perilaku bisnis tidak sehat dalam mata rantai distribusi beras di Jakarta.

Saat ini, meski terdapat kelangkaan beras IR64 medium, sejumlah pemasok beras dari sejumlah daerah mengaku kesulitan memasok beras ke Jakarta. Pada akhirnya, hal ini membuat pasokan beras medium mengalami kelangkaan, sehingga harganya menjadi naik.

"Antara Pasar Induk Beras Karawang dan Pasar Induk Cipinang itu cukup berdekatan dan yang kita temukan itu di Karawang beras IR64 itu cukup melimpah, sedangkan di Cipinang justru kekurangan. Tapi anehnya, beras dari Karawang susah masuk ke Cipinang," katanya.

Menurut Syarkawi, indikasi permainan ini ada di permainan distribusi beras yang khusus ke Jakarta. Maka dari itu dirinya telah menugaskan tim investigator terbaik KPPU untuk segera menelusuri dimanakejadian ini.

"KPPU akan mendalami bagaimana alur distribusi beras ini. Siapa yang sebenarnya membuat pasokan beras jadi terhambat seperti sekarang. Jika terbukti ada perilaku persaingan tidak sehat, tentu KPPU akan tindak tegas," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang kembali akan mendorong kerjasama antara Pemprov Sulsel dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam hal pengiriman beras.

"Kita di Sulsel ini setiap tahunnya selalu surplus beras lebih dari 2 juta ton dan kita punya beras berkualitas baik. Makanya, nanti kita akan kembali mendorong kerjasamanya itu," katanya.

Sebagaimana pernah diinformasikan sebelumnya, KPPU pernah mengaku berhasil menemukan para pedagang besar komoditas beras di 11 provinsi yang melakukan pengaturan harga secara bersama-sama. 

Hal tersebut disampaikan KPPU kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian mengizinkan lembaga tersebut merekomendasikan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melakukan kartel dan memainkan harga.

Syarkawi mengaku telah melakukan pantauan di 11 Provinsi yang menjadi sentra beras nasional di Sumatera, Jawa, sampai Papua. Hasilnya di setiap provinsi KPPU menemukan adanya 5 (lima) pemain besar yang menentukan harga.

Dampak dari persekongkolan para pemain besar tersebut, beras menjadi langka di pasaran, dan harganya melonjak tinggi.