Masalah Indonesia di Luar Perkiraan, Prabowo Ditantang Buktikan Keberanian Sikat Mafia Internal

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto belum lama ini tak menyangka besarnya persoalan Indonesia di luar perkiraannya. Hal itu tidak terlepas dari distorsi atau penyimpangan terhadap perekonomian Indonesia, termasuk soal kebocoran kekayaan negara melalui berbagai praktik ilegal.

Pengakuan itu dinilai tidak boleh sebatas hanya menjadi komoditas retorika di atas panggung politik.

Lebih dari itu Presiden didesak untuk membuktikan mandat rakyat dengan keberanian menindak tegas praktik perburuan rente yang diduga kuat melibatkan oknum di dalam birokrasi dan internal pemerintahannya sendiri.

"Jadi jangan hanya sekedar ngomong di atas panggung saja, jadi buktikan dengan posisinya sebagai presiden," kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ridho Al-Hamdi, kepada Suara.com, Rabu (29/7/2026).

Menurut Ridho, kebocoran anggaran tidak hanya disebabkan faktor eksternal. Melainkan karena adanya pejabat yang bermain dengan pelaku pasar demi keuntungan pribadi.

"Maka ya Prabowo harus tegas menyikat orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk pemburu rente kelompoknya saja," tegasnya.

Tantangan terbesar justru datang dari dalam tubuh pemerintah sendiri. Oleh sebab itu, upaya membenahi negara tidak cukup hanya dengan kebijakan, namun membutuhkan keberanian politik untuk menghadapi kepentingan yang telah mengakar.

Keberadaan oknum di lembaga penegak hukum yang berburu keuntungan pribadi disebut semakin memperparah kondisi itu. Sekaligus memicu situasi di mana aparat pengawas yang seharusnya menjadi pelindung justru bertransformasi menjadi sumber masalah.

"Ya di mana-mana itu virus pasti lebih kuat daripada antivirus. Ya bahkan antivirus seperti polisi, seperti kejaksaan, mereka pun bisa menjadi virus juga, gitu kan kira-kira. Jadi tantangannya justru dari internal pemerintah sendiri," tuturnya.

Persoalan itu sangat berpotensi muncul dalam pelaksanaan beberapa program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Meski tujuan pembentukan lapangan kerjanya tergolong baik, praktik bisnis di tingkat tapak dinilai berpotensi besar memperparah kebocoran alokasi anggaran negara yang bernilai fantastis.

"Sebenarnya konsep itu bagus, problemnya kan mafia-mafia yang bermain mencari keuntungan di KDMP dan MBG," ujarnya.

Sebagai indikator keseriusan pemerintah, Ridho mendorong Prabowo memperkuat kembali independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, lembaga antirasuah yang kuat menjadi kunci untuk membongkar kebocoran anggaran di berbagai sektor.

"Kalau KPK diberikan kekuatan dan independensi, korupsi di MBG dan sektor-sektor lain pasti akan bisa dibongkar. Ini kan problemnya lembaga-lembaga independen yang kuat sering kali dijegal dan dilemahkan, seperti disuntik lemah, disuntik mati bahkan," kata dia.

Selain itu, Prabowo diminta untuk berani mengevaluasi kementerian yang dinilai tidak profesional serta tidak terjebak kompromi politik.

Menurut Ridho, pengakuan bahwa persoalan Indonesia lebih besar dari perkiraan hanya akan bermakna jika diikuti keberanian membersihkan orang-orang yang menjadi sumber masalah di dalam pemerintahan.

"Sering kali pejabat yang punya keberanian melawan kemungkaran itu justru yang distop atau diberhentikan. Nah, Prabowo berani enggak yang begitu-begitu?" pungkasnya.