Masyarakat Diminta Bantu Pembangunan Lewat Obligasi Ritel

Suara.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menginginkan masyarakat bisa berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan dengan memiliki instrumen obligasi ritel maupun sukuk ritel.

"Kami sangat mendukung penerbitan sukuk ritel dan obligasi ritel secara teratur, serta berupaya menjangkau masyarakat," katanya di Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Bambang menjelaskan saat ini kepemilikan asing pada surat berharga negara yang dapat diperdagangkan (tradable) mencapai 39 persen, sehingga rentan apabila terjadi pembalikan modal secara tiba-tiba.

Untuk itu, salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pembelian obligasi ritel maupun sukuk ritel secara lebih intens, agar ketergantungan berutang kepada asing mulai berkurang.

"Kita asingnya masih 39 persen, sehingga selalu diributkan soal isu 'sudden reversal', bagaimana kalau ada 'outflow' mendadak dan besar-besaran. Jadi selalu ada bayang-bayang ketidakstabilan," ujar Bambang.

Bambang mengatakan Indonesia bisa belajar dari Jepang yang rasio utangnya mencapai 200 persen terhadap PDB, namun kebanyakan merupakan utang kepada masyarakatnya sendiri, sehingga tidak rentan kepada pembalikan modal.

Ia menyakini dalam waktu dekat pemerintah bisa mengurangi porsi asing dan meningkatkan peran masyarakat dalam kepemilikan instrumen utang, sehingga penerbitan obligasi ritel dan sukuk ritel tidak hanya setahun sekali.

Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang mungkin hadir dari rencana tersebut, di antaranya keberanian masyarakat Indonesia dalam mengambil risiko dan masih banyak yang belum memahami sepenuhnya produk ritel.

"Kalau model obligasi ritel dan sukuk ritel pasti ada jaminan negara, tidak berisiko seperti produk reksadana. Saya yakin nanti ada perbaikan pada imbalan dan banyak pilihan untuk masyarakat, agar terbangun basis investor yang tidak kecil," kata Bambang.

Minat investor domestik terhadap obligasi ritel maupun sukuk ritel selalu meningkat setiap tahunnya dengan tingkat pemesanan yang melampaui target, yang berarti instrumen ini telah menjadi sarana investasi efektif bagi masyarakat. (Antara)