Suara.com - Presiden Joko Widodo memandang banyak hal yang perlu diperbaiki di era masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang sudah dimulai awal tahun 2016. Salah stunya soal jiwa pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai lini.
Jokowi menjelaskan salah satu masalah 'klasik' yang muncul dan akan mengancam kelangsungan investasi adalah soal pelayanan birokrasi. Jangan sampai investor kabur karena birokrasi bertele-tele dan memakan waktu bulanan. Jokowi ingin birokrasi dipangkas menjadi hitungan jam.
"Jangan sampai ada orang sudah masuk, kemudian meninggalkan gara-gara masalah izin. Memalukan," kata Jokowi saat membuka Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Istana Negara, Senin (22/2/2016).
Menurut Jokowi, tantangan Indonesia di MEA ini sangat besar. Meski jika dihitung-hitung, Indonesia kalah saing.
Maka itu Jokowi menyatakan akan fokus melakukan 2 hal dalam waktu dekat. Pertama membangunn infrastruktir jalan ton, jalur kereta api, pelabuhan dan pembangkit listrik.
Kedua melakukan deregulasi dengan mengurangi aturan-aturan yang tidak perlu di daerah dan pusat. Sehingga birokrasi bisa dipangkas.
"Nggak usah pakai kaji-mengkaji. Hapus! Bagaimana kalau kita tiap hari mengkaji. Berapa puluh tahun kita akan selesai. Jangan terlalu banyak buat aturan yang menyulitkan diri sendiri," kata dia.
