Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pihaknya terkena pemangkasan anggaran Rp8,4 triliun dalam RAPBN-Perubahan 2016, yang diantaranya merupakan belanja non prioritas.
"Misalnya untuk belanja barang, kemudian untuk belanja modal yang tidak prioritas," kata Basuki saat ditemui Antara di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat malam (8/4/2016).
Basuki mengatakan belanja non prioritas yang terkena pemangkasan anggaran dan harus diefisienkan tersebut mencakup biaya rehabilitasi gedung, pembelian kendaraan untuk proyek, biaya seminar, dan rapat serta perjalanan dinas.
Namun, ia memastikan anggaran untuk belanja prioritas dan pembangunan sarana infrastruktur tidak akan mengalami pemotongan, diantaranya pembangunan jalan, jalan tol maupun saluran irigasi dan bendungan.
Sebelumnya, pemerintah memastikan akan memangkas anggaran belanja negara dalam RAPBN-Perubahan 2016 hingga Rp50,6 triliun, sebagai antisipasi untuk mengurangi beban defisit anggaran yang meningkat akibat tidak tercapainya target penerimaan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan penghematan Rp50,6 triliun diharapkan bisa dicapai dari efisiensi belanja operasional seperti belanja perjalanan dinas, paket meeting, rapat atau pertemuan, belanja jasa seperti pembayaran listrik telepon air dan jasa lainnya serta moratorium pembangunan gedung baru.
"Dengan efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp21,5 triliun untuk seluruh KL," katanya.
Ia menyebutkan, penghematan lainnya diharapkan dari efisiensi belanja lain seperti belanja pemeliharaan alat kantor, belanja iklan, moratorium pembangunan gedung kantor, kendaraan operasional maupun dinas, juga penghematan belanja bansos, serta belanja tidak mendesak yang bisa ditunda.
"Kita juga berharap penghematan dari lelang proyek-proyek infrastruktur, pengurangan honorarium dan menunda pekerjaan yang diperkirakan tidak bisa diekseksusi. Itu diharapkan Rp29,2 triliun," katanya menjelaskan.
TERPOPULER
