Infografis
Suara.com - Konsep rumah subsidi 14 meter persegi belakangan ini menjadi topik diskusi hangat di ruang publik. Gagasan mengenai hunian mungil ini menarik perhatian karena diusulkan sebagai solusi kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama di kawasan perkotaan yang padat. Ukuran yang terbilang sangat ringkas ini memicu berbagai perdebatan mengenai kelayakan dan fungsinya sebagai solusi hunian jangka panjang.
Usulan desain rumah subsidi ini datang dari pihak swasta dan telah diajukan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia. Bahkan, Menteri PKP, Maruarar Sirait, secara langsung telah meninjau prototipe rumah subsidi tersebut yang dibangun oleh Lippo Group di Plaza Semanggi, Jakarta. Menurut Maruarar Sirait dalam keterangan resminya, rumah dengan desain ini rencananya akan dibangun di sejumlah kawasan sekitar perkotaan, seperti di wilayah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan kota-kota besar lainnya. "Sudah banyak pengembang yang juga berminat membangun rumah subsidi dengan konsep usulan dari Lippo ini," tambahnya, menunjukkan potensi adopsi yang luas di kalangan pengembang.
Inisiatif ini mencerminkan upaya pemerintah dan pihak swasta dalam mencari solusi inovatif untuk mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan akses MBR terhadap hunian layak. Meskipun ukurannya menjadi sorotan, konsep rumah 14 meter persegi ini mungkin menekankan efisiensi ruang dan penggunaan vertikal, dengan harapan dapat menekan biaya konstruksi sehingga harganya lebih terjangkau.
Persyaratan Penerima Rumah Subsidi
Sebelum beranjak ke proses pengajuan, penting bagi calon penerima rumah subsidi untuk memahami kriteria umum yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa subsidi perumahan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
Syarat Umum Penerima Rumah Subsidi:
- Calon pembeli wajib berstatus Warga Negara Indonesia yang sah.
- Calon pembeli harus berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Calon pembeli dan pasangannya (jika sudah menikah) belum pernah memiliki rumah sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang sah.
- Calon penerima harus memiliki penghasilan bulanan maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Batasan ini bervariasi tergantung zonasi wilayah dan jenis rumah subsidi.
- NPWP adalah dokumen wajib bagi calon pembeli.
- Calon pembeli tidak boleh pernah menerima bantuan atau subsidi perumahan dari pemerintah pusat maupun daerah sebelumnya.
Detail lebih lanjut mengenai besaran penghasilan MBR diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 5 Tahun 2025. Peraturan ini membagi batasan penghasilan berdasarkan zonasi wilayah. Pembagian zona ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti indeks kemahalan konstruksi, rata-rata pengeluaran kontrak rumah, dan letak geografis, agar penetapan batas penghasilan lebih relevan dengan kondisi ekonomi setempat.
Batas Maksimal Penghasilan (Berdasarkan Zona Wilayah):
Berikut adalah batasan maksimal penghasilan bulanan bagi MBR yang ingin mengajukan rumah subsidi:
Baca Juga: Ukuran Hunian Subsidi Dibatasi, Begini Cara Bikin Rumah Mungil Terasa Lebih Lega
Zona 1: Meliputi wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Belum Kawin: Rp 8.500.000
Sudah Kawin: Rp 10.000.000
Satu Orang (Peserta Tabungan Perumahan Rakyat/Tapera): Rp 10.000.000
Zona 2: Mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali.
Belum Kawin: Rp 9.000.000
Sudah Kawin: Rp 11.000.000
Satu Orang (Peserta Tapera): Rp 11.000.000
Zona 3: Termasuk wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Belum Kawin: Rp 10.500.000
Sudah Kawin: Rp 12.000.000
Satu Orang (Peserta Tapera): Rp 12.000.000
