Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengaku tak keberatan anggaran kementeriannya dipangkas 17 persen atau sebesar Rp86 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P 2016).
“Tidak apa-apa, nggak ada masalah anggaran dipotong. Dalam bidang maritim, kita ingin Indonesia menciptakan kebijakan kelautan untuk poros maritim,” kata Rizal saat menghadiri Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (13/6/2016).
Ia pun mengaku, meski kementeriannya mendapatkan potongan anggaran yang cukup besar dibandingkan dengan kementerian lainnya, mantan menteri perekonomian era Gus Dur ini mengaku anggaran untuk program-program prioritas tidak akan mengalami pemotongan.
“Kami akan jaga agar tujuan tujuan utama tidak bergeser dan target-target utama tetap tercapai. Seperti yang saya katakan, untuk yang utama-utama kita tidak akan ganggu,” tegasnya.
Ia menjelaskan,program-program prioritas yang akan dikerjakan olehnya dalam beberapa tahun ke depan adalah, tol laut, pengembangan 10 destinasi wisata, kebijakan bebas visa dan pembangunan jembatan udara yang akan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan.
“Nah dengan anggaran yang ada nanti, meski ada pemotongan, program-program ini tidak akan terganggu. Ini kan untuk menghilangkan "gap" (ketimpangan-red) antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan yang di pedesaan atau pegunungan,” kata Rizal.
