Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menyarankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta operator jalan tol untuk memperbanyak gerbang tol otomatis (GTO) guna mempercepat proses transaksi dan mengurangi antrean.
Sugihardjo saat ditemui saat peninjauan kelaikan moda transportasi di Balikpapan, Kaltim, Senin menilai dengan cara tersebut secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk melakukan transaksi dengan kartu otomatis.
"Masyarakat kita 'kan tidak bisa diimbau, bisanya dipaksa. Dengan lebih banyak GTO, dia akan berpikir kok cepat di sana bisa cepat, sementara saya antre," katanya.
Dia mencontohkan dari 10 gerbang tol, lebih banyak GTO, misalnya delapan dan yang manual hanya dua gerbang.
"Pasti yang manual ini akan antre dan yang GTO lancar, dan ini mereka juga akan berpikir untuk membeli kartu itu," katanya.
Menurut dia, saat ini kartu khusus GTO telah mudah didapat dan pengisian ulangnya pun bisa di gerai-gerai minimarket.
Sugihardjo menilai meski akan ada protes, hal itu wajar dan berlangsung tidak akan lama karena masyarakat akan menyesuaikan.
Dia juga mengatakan untuk Lebaran ini juga akan dilakukan pengaturan arus kendaraan yang baru keluar dari gerbang tol.
Sugihardjo menjelaskan hal itu perlu dilakukan karena titik kepadatan bukan hanya pada antrean, tetapi juga terhambatnya pergerakan karena dijalur non-tol sendiri sudah padat.
"Jadi, mobil itu tertahan, misalnya di Tol Pasteur Bandung, baru keluar tol sudah macet," katanya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono akan mengupayakan seluruh gerbang tol menggunakan kartu GTO dua tahun mendatang.
"Dalam waktu dua tahun ini tidak akan ada pembayaran (tunai) di gerbang tol," katanya.
Basuki mengatakan operator jalan tol harus mengubah sistem pembayaran dari tunai ke pembayaran secara elektronik.
"E-toll ini harus dipaksa karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang memiliki mobil, saya akan paksa pengelola jalan tol untuk menerapkan ini," katanya.
Dia juga telah menginstruksikan agar dipasang garis kejut delapan kilometer sebelum area peristirahatan (rest area) sesuai arahan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Hal itu ditujukan untuk mencegah kecelakaan yang diakibatkan supir yang mengantuk dan lelah. (Antara)
