Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja modal hingga akhir Juni 2016 mencapai Rp44,4 triliun atau lebih tinggi dari realisasi pada periode sama tahun 2015 sebesar Rp26,9 triliun.
Dalam laporan realisasi APBN semester I-2016 yang diterima di Jakarta, Jumat (22/7/2016), penyerapan belanja modal ini lebih tinggi sebesar Rp17,5 triliun dari periode akhir Juni 2015.
Penyerapan belanja modal ini didukung oleh percepatan belanja di kementerian teknis yang terkait dengan infrastruktur yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perhubungan.
Hal tersebut dikarenakan adanya percepatan lelang pengadaan barang dan jasa yang dimulai sejak awal tahun 2016, sehingga telah terjadi peningkatan belanja modal yang cukup signifikan.
Selain itu, realisasi belanja barang juga mengalami peningkatan yaitu dari sebelumnya pada akhir Juni 2015 sebesar Rp50,7 triliun menjadi Rp94,6 triliun pada akhir Juni 2016.
Realisasi belanja pegawai ikut mengalami peningkatan dari sebelumnya pada akhir Juni 2015 sebesar Rp75,5 triliun menjadi Rp100,9 triliun pada akhir Juni 2016.
Namun, realisasi bantuan sosial menurun pada akhir Juni 2016 menjadi Rp22,9 triliun, dari sebelumnya pada akhir Juni 2015 sebesar Rp42,2 triliun karena ada beberapa pos bantuan sosial yang dialihkan ke belanja barang.
Secara keseluruhan, tingginya belanja modal dan belanja barang hingga pertengahan tahun berdampak pada peningkatan realisasi belanja Kementerian Lembaga yang telah mencapai Rp262,8 triliun atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp195,3 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja Kementerian Lembaga dengan pagu terbesar hingga akhir Juni 2016 antara lain Kementerian Pertahanan Rp40,1 triliun, Polri Rp31,4 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp28,5 triliun, Kementerian Kesehatan Rp23,3 triliun, dan Kementerian Agama Rp21,7 triliun.
Kemudian, Kementerian Keuangan Rp15,8 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp14,6 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp14 triliun, Kementerian Perhubungan Rp11,1 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp9,4 triliun. (Antara)
