Suara.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/5/2016). Sidang paripurna ini membahas tiga topik, yakni pertama Penetapan Besaran Angka Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Arah Kebijakan Makro serta Arah Kebijakan Fiskal dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), kedua Laporan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2016 dan ketiga Strategi Industri Indonesia.
Dalam sambutannya, menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian Kementerian dan Lembaga, yang pertama yaitu evaluasi laju pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2016.
"Kita tahu semuanya bahwa growth (pertumbuhan) ekonomi dikuartal-1 mencapai 4,92 persen. Seperti yang sudah saya ingatkan pada bula Desember, awal Januari lalu agar yang namanya belanja, pembelanjaan itu ditarik ke awal-awal tahun. Di Januari-Februari, terutama yang berkaitan dengan belanja modal, belanja barang, tetapi prioritas dibelanja modal. Kenapa harus kita lakukan itu, saya ulang-ulang lagi. Ini akan menstrigger pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah," kata Jokowi dalam pidatonya.
Jokowi menuturkan, dirinya kerab kali mengingatkan, sejak awal tahun lalu. Namun hanya sedikit sekali kementerian yang melakukannya.
"Ini sudah saya ulang-ulang terus, tetapi kelihatannya pada awal-awal tahun yang lalu, yang bergerak itu hanya satu, dua, tiga Kementerian. Yang lainnya saya tidak tahu, apalah lupa atau memang terjebak pada rutinitas yang ada," ujar dia.
Mantan Wali Kota Solo ini kembali mengingatkan, bahwa jika hal itu kedepan tidak diubah permasalahan yang sama akan terulang kembali. Maka dari itu, ia menginstruksikan kepada semua Kementerian dan Lembaga termasuk TNI dan Polri pada kuartal kedua ini agar belanja modal, barang direalisasikan.
"Sekali lagi kalau kita masih terjebak pada rutinitas, ya mau tidak mau setiap hari kita jalani karena persoalannya banyak ya, kejadiannya akan begini terus, berulang-ulang terus. Oleh sebab itu pada kesempatan ini perlu saya ulang lagi, di kuartal-2 ini agar belanja modal, barang betul-betul segera dikeluarkan, dibelanjakan, direalisasikan. Semua Kementerian/Lembaga, semuanya, baik di Polri, TNI, Kejaksaan Agung, BIN," tegas dia.
Dia menambahkan, pada kuartal-1 dari angka-angka yang diperoleh, sektor masih menjadi andalan dan berkontribusi yang besar pada angka pertumbuhan yaitu 7,9%.
"Karena apa, kelihatan yang memulai di awal-awal adalah pada sektor ini, di proyek-proyek infrastruktur baik yang ada di Kementerian PUPR, yang sejak tanggal 1 Januari langsung bergerak pelelangannya. Kemudian ada di Kementerian Perhubungan, dan Kementerian-kementerian yang di bulan Januari sudah memulai," jelas dia.
"Saya hanya ingin agar perencanaan yang kita lakukan betul-betul matang, mengarah pada sasaran yang tepat dan menghasilkan sebuah output, outcome yang betul-betul terasa manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat. Tapi perlu juga saya ingatkan bahwa nantinya yang disampaikan kepada DPR itu hanya pada posisi pada tingkat satu, tiganya ada di kita. Jadi itu mestinya tidak disampaikan ke sana, satuan tiga ada di eksekutif. Jangan sampai ada kementerian yang masih berbicara satuan tiga dengan DPR. Ini bisa menyalahi UU yang ada. Ini perlu saya ingatkan".
