Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.665.000
Beli Rp2.530.000
IHSG 6.177,139
LQ45 609,402
Srikehati 299,172
JII 368,427
USD/IDR 17.821

Pembangunan Nasional Diminta Tak Cuma Fokus ke Infrastruktur

Adhitya Himawan

Rabu, 17 Agustus 2016 | 12:08 WIB
Pembangunan Nasional Diminta Tak Cuma Fokus ke Infrastruktur
Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan Jalan Tol ruas Bogor-Ciawi-Sukabumi seksi satu di Gadog, Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/6). [Antara]

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menginginkan pembangunan jangan hanya fokus pada sektor tertentu seperti hanya dititikberatkan kepada infrastruktur, namun perlu diwujudkan secara merata ke seluruh sektor perekonomian.

"Soal RAPBN 2017 saya pikir masih perlu ada maksimalisasi atau penyeimbangan. Ketika mau mengedepankan infrastruktur sebagai prioritas, saya pikir juga harus seimbang dengan sisi yang lain," kata Siti Mukaromah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Menurut dia, angka-angka yang terdapat dalam RAPBN sudah bagus tetapi perlu untuk lebih dioptimalkan.

Hal tersebut, lanjutnya, karena bila pemerintah juga mengedepankan aspek ketahanan pangan maka perlu pula disiapkan inrastruktur terkait dengan ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pada dasarnya mengininkan pemerintah mempertimbangkan beragam aspek agar proese pembangunan dapat saling merata.

Sebelumnya, pembangunan infrastruktur seharusnya tidak terlalu bergantung kepada utang tetapi perlu diperhatikan kebutuhan anggaran yang memadai, kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

"Pembangunan infrastruktur memang bagus, tapi jangan mengandalkan utang untuk pembiayaannya," kata Fadli Zon dalam diskusi di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Menurut dia, hal yang terlalu ambisius seperti target pembangunan infrastruktur tidak baik karena bakal berhadapan dengan beragam aspek lainnya.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, selama ini target pertumbuhan yang dipatok 5,3 persen begitu jauh dari realisasi yang ada pada kondisi saat ini.

Dia juga mencemaskan defisit dalam anggaran negara yang bila tidak diperhatikan dengan baik bisa mencapai 3 persen dari Produksi Domestik Bruto (PDB) yang berarti sudah melanggar UU.

Fadli menegaskan bila ada perubahan dalam postur anggaran maka hal tersebut harus dilakukan dengan menunjukkan keberpihakan kepada ekonomi rakyat. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Gerindra Kritik RAPBN 2017 Kurang Realistis

Gerindra Kritik RAPBN 2017 Kurang Realistis

Bisnis | Rabu, 17 Agustus 2016 | 12:00 WIB

Penyerahan RUU APBN 2017

Penyerahan RUU APBN 2017

DPR | Selasa, 16 Agustus 2016 | 17:44 WIB

Komisi XI DPR Maklum Target APBNP 2016 Meleset

Komisi XI DPR Maklum Target APBNP 2016 Meleset

Bisnis | Selasa, 16 Agustus 2016 | 15:33 WIB

Darmin Setuju Batam Jadi Pulau Suaka Pajak di Indonesia

Darmin Setuju Batam Jadi Pulau Suaka Pajak di Indonesia

Bisnis | Selasa, 16 Agustus 2016 | 15:30 WIB

Pemerintah Optimis Tax Amnesty Perluas Basis Pajak

Pemerintah Optimis Tax Amnesty Perluas Basis Pajak

Bisnis | Selasa, 16 Agustus 2016 | 15:26 WIB

Ini Ambisi Menteri Agraria dan Tata Ruang Di HUT RI 71

Ini Ambisi Menteri Agraria dan Tata Ruang Di HUT RI 71

News | Selasa, 16 Agustus 2016 | 15:10 WIB

Pendapatan Negara di RAPBN 2017 Ditarget Rp1.737,6 Triliun

Pendapatan Negara di RAPBN 2017 Ditarget Rp1.737,6 Triliun

Bisnis | Selasa, 16 Agustus 2016 | 15:06 WIB

Inilah Enam Poin Pokok Asumsi Makro RAPBN 2017

Inilah Enam Poin Pokok Asumsi Makro RAPBN 2017

Bisnis | Selasa, 16 Agustus 2016 | 14:56 WIB

Realisasi Inflasi Juli 2016 Terendah Dalam 5 Tahun Terakhir

Realisasi Inflasi Juli 2016 Terendah Dalam 5 Tahun Terakhir

Bisnis | Selasa, 16 Agustus 2016 | 14:45 WIB

Golkar Dukung Pembangunan Nasional Tidak Jawa Sentris

Golkar Dukung Pembangunan Nasional Tidak Jawa Sentris

Bisnis | Selasa, 16 Agustus 2016 | 14:32 WIB

Terkini

Guncangan Ekonomi Imbas Perang Belum Reda, BI Waspada Dampaknya Pada Masyarakat

Guncangan Ekonomi Imbas Perang Belum Reda, BI Waspada Dampaknya Pada Masyarakat

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 15:37 WIB

Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun di Pertengahan Juni 2026, Naik 23,4%

Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun di Pertengahan Juni 2026, Naik 23,4%

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 14:59 WIB

Pakar Sorot Masalah RAPBN 2027: Anggaran K/L Tercekik Demi Program Prioritas

Pakar Sorot Masalah RAPBN 2027: Anggaran K/L Tercekik Demi Program Prioritas

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 14:05 WIB

Kejar Transaksi Ritel, CIMB Niaga Terus Pepet Kalangan Gen Z

Kejar Transaksi Ritel, CIMB Niaga Terus Pepet Kalangan Gen Z

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:58 WIB

Kebun Sawit PTPN Dijarah, Negara Rugi Rp62,6 Miliar

Kebun Sawit PTPN Dijarah, Negara Rugi Rp62,6 Miliar

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:53 WIB

Pasokan Aman, Bahlil Sebut Jangan Salahkan Batu Bara, Itu Teknis PLN

Pasokan Aman, Bahlil Sebut Jangan Salahkan Batu Bara, Itu Teknis PLN

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:47 WIB

Indonesia dan Italia Sepakat Kerja Sama Pengembangan Kapal Angkatan Laut

Indonesia dan Italia Sepakat Kerja Sama Pengembangan Kapal Angkatan Laut

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22 WIB

Perum Bulog Hadir di Penas Petani Nelayan 2026 Gorontalo untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Perum Bulog Hadir di Penas Petani Nelayan 2026 Gorontalo untuk Wujudkan Swasembada Pangan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:16 WIB

Gaji Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Bebas Pajak! Simak Aturan Terbarunya

Gaji Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Bebas Pajak! Simak Aturan Terbarunya

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 11:45 WIB

Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan

Usut Kasus Kredit Fiktif Rp15,47 Miliar, OJK Sita 41 Properti Terkait BPRS Gebu Prima Medan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:57 WIB