Suara.com - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menerima kunjungan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (28/8/2016). Kunjungan ini didampingi oleh Dirjen Perhubungan Laut, A Tonny Budiono, Direktur Kepelabuhanan, Mauritz Sibarani, Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut, Bay M Hasani, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Victor Vikki Subroto, dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Sugeng Wibowo.
Elvyn G. Masassya, Direktur Utama IPC menyambut dengan baik kunjungan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi beserta jajarannya. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala OP Utama Tanjung Priok, Bapak I Nyoman Gde Saputra, dan Kepala Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok Capt Sahattua P. Simatupang.
Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok ini sekaligus untuk meninjau New Priok Container Terminal One (NPCT1) yang merupakan fase 1A dari keseluruhan Proyek New Priok Container Terminal yang secara komersial telah beroperasi sejak Kamis, 18 Agustus 2016 lalu. Commercial Operation NPCT1 ini diharapkan dapat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam waktu dekat.
NPCT1 memiliki luas lahan kurang lebih 32 Ha dan kapasitas sebesar 1,5 juta TEUs per tahun. Dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016 dan kedalaman -14 meter LWS (akan dikeruk secara bertahap hingga -20 meter). Terminal baru ini diproyeksikan untuk dapat melayani kapal petikemas dengan kapasitas 13 ribu – 15 ribu TEUs dengan bobot di atas 150 ribu DWT.
Sebagai bagian dari Pelabuhan New Priok atau yang sering dikenal juga sebagai Pelabuhan Kalibaru, terminal ini akan dikembangkan dan dioperasikan oleh salah satu perusahaan IPC Group yaitu PT New Priok Container Terminal One. NPCT1 merupakan terminal petikemas pertama dalam pembangunan Fase 1 Terminal New Priok yang terdiri atas tiga terminal petikemas dan dua terminal produk. Pembangunan Fase 2 Terminal New Priok akan dilaksanakan setelah pengoperasian Fase 1 New Priok. Ketika proyek New Priok telah selesai, akan ada total tujuh terminal petikemas dan dua terminal produk dengan area pendukungnya yang memiliki total area 411 Ha.
“Saat ini fokus IPC ada pada empat area, yakni meneruskan hal-hal yang baik (going concern), menyesuaikan hal-hal yang perlu disesuaikan (governance), menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan (pending matters), dan memperkenalkan hal-hal baru (business development). Dalam konteks yang lebih luas, sebagai upaya mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perusahaan terus menggiatkan berbagai program untuk modernisasi pelabuhan-pelabuhan eksisting maupun membangun pelabuhan-pelabuhan baru di berbagai lokasi. Kedepannya IPC akan terus berkomitmen pada sisi penawaran atau supply kapasitas kepelabuhanan dengan menjalankan berbagai proyek investasi besar sesuai dengan proyeksi permintaan pasar yang disesuaikan dengan kondisi terakhir. Adapun empat proyek yang telah diinisiasi oleh IPC telah masuk dalam daftar proyek strategis yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tangal 8 Januari 2016, yaitu Inland Waterways (Cikarang-Bekasi-Laut Jawa atau CBL), Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Kalibaru dan Pelabuhan Kijing," ujar Elvyn G. Masassya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/8/2016).
Untuk mencapai visi tersebut, manajemen IPC telah menyiapkan roadmap menuju visi yang ditajamkan untuk menjadi pengelola pelabuhan kelas dunia, unggul dalam operasional dan pelayanan, melalui tiga fase pertama yaitu fit in infrastructure, enhancement dan establishment.
Dimana IPC tahun ini memasuki fase pertama corporate roadmap, yaitu fit in infrastructure, dengan fokus pada penataan tata kelola atau governance yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; yang disertai dengan penyelarasan (fine-tuning) dalam semua aspek.
"Untuk mencapai hal ini tentu saja perusahaan membutuhkan kolaborasi dan dukungan penuh Pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya, pada kesempatan ini kami berterimakasih pada Kementerian Perhubungan khususnya, atas dukungan yang diberikan pada proyek-proyek kepelabuhanan kami. Ke depan diharapkan dapat dibangun keselarasan persepsi dalam menangani berbagai isu sektor kepelabuhanan di Indonesia, termasuk kapasitas, kinerja, teknologi informasi, aksesibilitas hinterland, konektivitas antar moda, hingga perencanaan yang belum terintegrasi. Besar harapan kami bahwa kolaborasi antar institusi dan pelaku usaha di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan dapat membawa kita semua ke langkah-langkah yang mengoptimalkan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia," pungkas Elvyn.
TERPOPULER
