Suara.com - Badan Anggaran DPR mengundang para menteri Kabinet Kerja untuk rapat kerja. Mereka membahas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.
Rapat yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB ternyata molor dan baru dimulai pada pukul 11.30 WIB. Para menteri yang ikut rapat adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly.
Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, pemerintah menyepakati sementara beberapa poin penting terkait postur APBN 2017, yang nantinya dibawa ke Banggar untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Berikut hasilnya :
- Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen
- Inflasi sebesar 4 persen
- Nilai tukar rupiah Rp13.300 perdolar Amerika Serikat
- Suku Bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 Bulan 5,3 persen.
- Subsidi LPG Rp20 triliun.
- Subsidi listrik Rp44,98 triliun.
- Subsidi minyak tanah sebesar Rp2,1 triliun.
- Subsidi solar Rp8 triliun.
Selain itu, untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) minyak tanah dan LPG adalah sebesar Rp2,2 triliun. Ditargetkan, RUU APBN 2017 ini rampung sebelum akhir Oktober mendatang.
Hingga saat ini, pemerintah masih membahas postur RAPBN 2017 dengan DPR. Setelah rampung membahas asumsi makro dan target penerimaan, pemerintah bakal membahas pagu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Ditargetkan, proses pembahasan dengan DPR rampung pada 20 Oktober 2016 mendatang.
