Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hari ini menggelar Rapat Kerja mengenai persoalan kinerja pelayanan Badan Pengelola (BP) Batam, yang dinilai makin buruk dan dikeluhkan dunia usaha maupun investor yang menanamkan modalnya di Batam.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, serta dihadiri Menteri Perekonomian (Menko) Darmin Nasution didampingi Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro dan jajarannya.
Dalam rapat tersebut, Hatanto sempat dikomplain para pengusaha yang merasa susah dalam mengurus perizininan lahan industri. Bahkan kesulitan ini dirasakan semakin bertambah parah dengan adanya BP Batam.
"Ini bukan solusi sama sekali. Harusnya izin ini dipermudah, bukan malah dipersulit," kata salah satu pengusaha di Gedung Nusantara III, DPR,Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).
Mendengar pernyataan tersebut, Hatanto geram dan menggebrak meja di gedung DPR. Menurutnya, untuk mengatasi perizinan lahan di Batam bukan hal yang mudah. Pemerintah pun dinilai tidak tinggal diam mengatur beberapa cara agar masalah ini cepat selesai.
"Ini tuh nggak mudah ya. Kami selalu berusaha terus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami kan hanya pelaksana. Sudah saya sampaikan kalau mau urus lahan, minta ke DPR," tegasnya.
