Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebijakan primadona di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu ujung tombak pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Walau demikian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui ada perbedaan proyek infrastruktur di Pulau Jawa dengan wilayah lain di Indonesia. "Secara umum, proyek infrastruktur yang ada di Pulau Jawa lebih berupa pemeliharaan dan pengembangan. Untuk luar Pulau Jawa, proyek infrastruktur memang lebih banyak membangun yang baru," kata Basuki dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/10/2016).
Perbedaan ini tak lepas dari fakta banyak infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintahan Kolonial Belanda di Pulau Jawa. Maklum, sejak zaman Hindia Belanda, Pulau Jawa sudah menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. "Ini membuat kondisi infrastruktur di Pulau Jawa paling baik dibanding yang lain," ujar Basuki.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah telah membagi Indonesia dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah. "Termasuk memadukan pengembangan antara wilayah dengan market driven," tambah Basuki.
Adapun daftar nama 35 Wilayah Pengembangan Strategis di Indonesia adalah sebagai berikut:
(1) Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api;
(2) Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru;
(3) Jakarta-BandungCirebon-Semarang;
(4) Malang-Surabaya-Bangkalan;
(5) Yogyakarta-SoloSemarang;
(6) Semarang-Surabaya;
(7) Balikpapan-Samarinda-Maloy;
(8) Manado-Bitung-Amurang;
(9) Makassar-Pare Pare-Mamuju;
(10) Ternate-Sofifi-Morotai;
