Ini 3 Program Prioritas Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah gencar melakukan pembangunan guna meningkatkan daya saing nasional dan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah di Indonesia.

"Penyelesaian infrastruktur kita sudah 'rock and roll' tapi ternyata orang lain cepat, coba kita lihat walaupun di beberapa konferensi seperti Asian Summit kepala negara gandengan tangan tapi semua bersaing untuk menarik investasi," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, pada acara jumpa pers capaian 2 tahun kinerja Kementerian PUPR, di Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan PUPR menyentuh 3 program prioritas yakni konektivitas, kedaulatan pangan dan ketahanan air, serta perumahan dan permukiman. Pembangunannya diintegrasikan melalui 35 Wilayah Pengembangan Strategis.

Program konektivitas sesuai rencana strategis (Renstra), 2015-2019 untuk jalan tol ditargetkan bertambah 1.000 kilometer, penyelesaian pembangunan jalan Trans-Papua, jalan perbatasan dan 7 pos lintas batas negara di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Pembangunan jembatan bentang panjang seperti Jembatan Teluk Kendari, Jembatan Holtekamp, dan Jembatan Pulau Balang II.

Sementara itu juga akan dibangun sebanyak 49 bendungan baru dan penyelesaian 16 bendungan yang belum rampung di tahun 2014, sehingga menjadi total 65 bendungan.

Dibidang perumahan dan permukiman, program satu juta rumah, pembangunan sistem penyediaan air minum, sanitasi dan air limbah.

Pembangunan infrastruktur PUPR yang menjadi prioritas pemerintah tentu membutuhkan insinyur profesional.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Hermanto Dardak ditempat terpisah mengatakan PII siap mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, dengan menyiapkan Insinyur yang profesional.

Dijelaskannya ada dua tantangan utama dalam meningkatkan profesionalisme insinyur, yaitu dilihat dari segi kuantitas dan segi kualitas.

Dari segi kuantitas, ia mengatakan peminat pelajar untuk menjadi sarjana teknik semakin sedikit. “Jumlah mahasiswa teknik hanya 15 persen dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia. Sementara di malaysia 25 persen dan China 38 persen,” ujarnya.

Untuk itu ia mengaku tengah merancang program untuk mempromosikan program studi teknik untuk menumbuhkan minat pelajar menjadi mahasiswa teknik.

Sementara dari segi kualitas, ia mengaku saat ini tengah menyiapkan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Dalam program tersebut nantinya, lulusan insinyur yang baru akan dipersyaratkan untuk magang selama dua tahun agar bisa terdaftar dan diakui sebagai insinyur untuk praktek sebagai profesional. “Sudah ada penandatangan antara Kemenristek dan Kementerian PUPR untuk masalah magang. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

Setelah melalui proses magang tersebut, ia juga menyiapkan uji kompetensi kepada setiap lulusan insinyur tersebut sehingga diharapkan setiap insinyur yang telah terdaftar dan memperoleh sertifikasi dari PII dapat terus dibina untuk meningkatkan kualitas profesinya.

Sementara untuk insinyur yang sudah berpengalaman di dunia kerja akan didata oleh PII untuk mendapatkan pengakuan tingkat profesionalisme berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. “Untuk mereka yang sudah bekerja akan kami data dengan meminta mereka untuk mengisi pengalaman kerja atau kita sebut rekognisi pembelajaran lampau, nanti kita setarakan, apakah masuk insinyur, insinyur madya atau insinyur profesional,” terangnya.

Diharapkan dengan sertifikasi tersebut, nantinya para insinyur di Indonesia juga mampu bersaing di tingkat internasional.