Suara.com - Presiden Joko Widodo akan memimpin langsung Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), setelah terbitnya Perpres mengenai komite tersebut. Hal itu dikatakan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo di sela "Indonesia Sharia Economic Festival" (ISEF) di Surabaya, Jumat (28/10/2016).
Agus mengatakan Perpres tersebut rencananya diteken bulan depan, dan menjadi dasar hukum pembentukan KNKS.
"Kami telah menggelar high level meeting untuk persiapan terbitnya Perpres KNKS, dan juga telah selesai ditandatangani menteri terkait, serta sudah dikirim ke kantor presiden," katanya.
Agus mengatakan keberadaan KNKS dipersiapkan untuk menghadapi tantangan sektor perekonomian syariah, mulai sektor umum, keuangan, perbankan, asuransi, pasar modal, serta pengelolaan dana tabungan haji yang dikelola Kementerian Agama.
Selain itu, termasuk bagaimana kordinasi antar lembaga dan upaya yang direkomendasikan ke depan bagi perekonomian syariah.
"Banyak pembahasan juga tentang kesiapan Sumber Daya Manusia, karena untuk mengembangkan keuangan syariah perlu mempersiapkan SDM yang bisa mengelola dengan baik," katanya.
Agus mengaku kesiapan sistem dan regulasi ekonomi dan keuangan syariah saat ini juga perlu ditingkatkan, khususnya terkait tata kelola sebab porsi sektor keuangan syariah dinilai belum cukup berkembang.
Sementara itu saat ini, kata Agus, sektor perbankan syariah baru mengambil porsi sekitar 4,8 persen, meski ekonomi syariah memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar.
"Oleh karena itu, untuk menetapkan langkah strategis ke depan akan dilakukan koordinasi, dan presiden Jokowi langsung yang akan menentukan dan menyiapkan agar bisa tumbuh dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang," katanya. [Antara]
