BPTJ Akui Pembangunan Infrastruktur Jabodetabek Tak Singkron

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Rabu (11/12/2017) menggelar rapat koordinasi dengan para stakeholders-nya membahas masalah rencana program kegiatan yang akan dilakukan di tahun anggaran 2017.

Acara yang dihadiri oleh anggota dan pimpinan DPP Organda, Dishub Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, Dishub Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek, Direktur Prasarana Ditjen Perhubungan Darat dan Direktur LLA KA Ditjen Perkeretaapian, Dirut KCJ, Transjakarta, PPD, Damri, MRT, LRT Adhi Karya, LRT Jakpro, Rail link, dan MTI dalam rangka Rapat Koordinasi Perhubungan se- Jabodetabek untuk  mendiskusikan Rencana Penataan, Pengembangan dan Pembangunan Transportasi di Jabodetabek untuk Tahun Anggaran 2017.

Selama ini masing - masing pemerintah daerah di Jabodetabek sudah melakukan pembangunan bidang transportasi, tetapi masih berjalan sendiri - sendiri dan tidak terintegrasi. Standar yang dibuat pun tidak sama antar satu daerah dengan lainnya. Salah satu contoh dalam pembuatan halte bus Transjakarta, fasilitas halte belum standar, halte yang ada di luar Jakarta fasilitasnya masih tidak seragam.

"Jangankan antar daerah satu dengan lainnya di Jabodetabek, di satu wilayah saja masih tidak sinkron. Di DKI misalnya, sama-sama LRT tapi tidak ada saling diskusi. Masing-masing asyik membangun tanpa memikirkan mau naik LRT yang dibangun Jakpro samakah dengan yang dibangun oleh Adikarya? Harus naik apa dulu untuk sampai ke stasiunnya? Setelah turun dari LRT, trus naik apa untuk sampai di titik akhir tujuan. Itu harus dipikirkan dan diintegrasikan," Kata Kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga saat menyampaikan sambutan pembukaan Rakornis tersebut.

Masing-masing stakeholder yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan transportasi Jabodetabek telah mempunyai APBN/APBD maupun sumber pendanaan lain untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017. Selama ini BPTJ telah melakukan koordinasi secara intensif dan rencana pembangunan dan pengembangan transportasi se-Jabodetabek sebenarnya sudah dicantumkan di dalam RITJ.

Integrasi dan sinkronisasi program kegiatan merupakan aspek yang harus pertama yang diselesaikan agar integrasi transportasi dapat terbangun secara efektif dan efisien. "Kalau tidak diingegrasikan bisa duplikasi kegiatan dan seperti sekarang ini, bisa merepotkan pangguna jasa transportasi," kata Elly.

Dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi (Rakor) tersebut, Elly juga mengatakan ada beberapa hal penting yang akan dilakukan oleh BPTJ untuk pembangunan dan pengembangan transportasi Jabodetabek Tahun Anggaran 2017 ini.

Beberapa diantaranya yaitu  Pembangunan ATCS Terintegrasi, Pembangunan Fasilitas Keselamatan untuk Jalan Nasional, Pembangunan Database untuk Transportasi Se-Jabodetabek, Pengadaan Alat Komunikasi Pengawasan, Pengadaan Alat Survey termasuk Mobil Survey, dan Pengadaan Software Evaluasi Andalalin.

"Selain pembangunan tersebut, kita juga akan menyusun beberapa konsep penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan, yang outputnya  berupa Pedoman, Masterplan atau Pengawasan," kata Elly.

Output yang berupa pedoman, masterplan dan pengawasan tersebut, menurut Elly akan dibagi menjadi Penataan Permasalahan Angkutan dan Penataan Permasalahan Terminal.

"Penataan Angkutan itu berupa Review ijin trayek dan pembenahan ijin. Untuk Penataan Terminal  mencukup pembenahan komposisi, kualitas SDM, dan pengelolaannya. Jadi  bukan hanya di pembenahan di daerah lingkungan kerja (DLKr) tapi juga pada Daerah Pengawasan.

Khusus untuk Pengelolaan Terminal, Elly juga mengatakan akan tetap dilakukan oleh daerah. "Sebagaimana surat yang sudah kami sampaikan, sambil menunggu selesainya proses penyerahan aset, pengelolaan terminal sementara tetap dilakukan oleh Daerah," papar Elly.

Untuk program Pengembangan Angkutan, Elly memaparkan nanti bentuknya berupa Ekstensi Transjakarta atau Transjabodetabek  mulai dari bus track, halte, dan Detailed Engineering Desaign yang akan dibangun pada 2018.

Dalam Rakor tersebut, Elly juga menjelaskan bahwa Angkutan Permukiman harus terus digiatkan.

"Dengan terus mengembangkan baik kuantitas maupun kualitasnya, angkutan pemukiman ini harus direalisasikan segera," ujar Elly.

Jabodetabek itu satu Badan, komponennya terkait satu sama lain seperti tata ruangnya, termasuk tentu saja transportasinya. Masing - masing sudah melakukan pembangunannya sendiri - sendiri, fasilitas Transportasi, armada, terminal, halte dan lain - lain. "Hanya saja masalah integrasi selama ini belum dilakukan. Untuk tujuan itulah BPTJ didirikan. Makannya sekarang kita berkumpul agar pembangunan selanjutnya sudah bisa terintegrasi," kata Elly.

Regulasi Transportasi Jabodetabek

Dalam Rakor dengan para stakeholders itu, Elly juga mengungkapkan ada beberapa peraturan yang sudah disahkan terkait transportasi Jabodetabek. 

Peraturan yang baru saja di keluarkan oleh Menteri Perhubungan dan Kepala BPTJ terkait transportasi Jabodetabek antara lain:  Peraturan Menteri Perhubungan No. 01 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek (RUJT) Peraturan Menteri yg mengacu aturan angkutan semua trayek.

Peraturan Kepala BPTJ No. SK.21/AJ.803/BPTJ-2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

Peraturan Kepala BPTJ No.SK.56/AJ.206/BPTJ - 2017 tentang Pengoperasian Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Jabodetabek Dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Peraturan Kepala BPTJ No.SK.57/AJ.206/BPTJ - 2017 tentang Pengoperasian Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Jabodetabek Dari Bandara International Halim Perdanakusuma.

Peraturan Kepala BPTJ No.SK. 55/AJ.206 /BPTJ - 2017 tentang Angkutan Permukiman.

Menurut Elly ada beberapa hal baru yang diatur di dalam peraturan tersebut, dan akan segera dilakukan sosialisasi segera. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Rabu (11/12/2017) menggelar rapat koordinasi dengan para stakeholders-nya membahas masalah rencana program kegiatan yang akan dilakukan di tahun anggaran 2017.