Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi meminta kepada Pemerintah untuk serius untuk menangani isu sentimen Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang tengah kencang berhembus saat ini. Pasalnya, isu SARA tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Selain itu,menurut Sofjan, maraknya isu SARA ini dijadikan salah satu alasan bagi wajib pajak gagal merealisasikan minat untuk merepatriasikan dananya dalam program tax amnesty.
Padahal, lanjut Sofjan, para pengusaha sangat optimistis saat pemerintah menyelenggarakan program tax amnesty. Banyak di antaranya bahkan berminat untuk berpartisipasi. Namun, lantaran adanya aksi besar-besaran pada November dan Desember 2016 lalu yang berkaitan dengan isu SARA dan radikalisme, membuat pengusaha berpikir ulang. Ada hal lain selain stabilitas politik yang menjadi kekhawatiran mereka dalam menaruh dananya di Indonesia.
"Tentu pengusaha memperbincangkan apa yang terjadi. Jadi ada kekhawatiran. Hal ini membuat dana repatriasi menjadi tertahan, dampaknya ke kondisi perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengatasi isu SARA ini agar tidak berlarut-larut,” katanya dalam diskusi SARA, Radikalisme dan Prospektif Perekonomian Nasional 2017 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Selasa (23/1/2017).
Selain itu, lanjut Sofjan, maraknya isu SARA ini membuat investasi dari Cina mengalami perlambatan. Pasalnya, menimbulkan kekhawatiran bagi negeri tirai bambu untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, Cina lebih memilih menunggu dan melihat kondisi investasi di Indonesia, bahkan ada yang lebih memilih untuk mengurunkan niatnya berinvestasi di Indonesia.
"Ada masalah politik dan sekarang ada aksi 411 atas semua yang terjadi apa yang salah apakah ini begitu, kemudian ada pilkada, ada kekhawatiran itu. Sehingga ada investor punya uang disimpan di perbankan belum ke sektor rill,"katanya.
