Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.640.000
Beli Rp2.500.000
IHSG 5.883,881
LQ45 578,169
Srikehati 285,186
JII 345,557
USD/IDR 17.950

Gubernur Papua Desak Freeport Bangun Smelter di Papua

Siswanto, Dian Kusumo Hapsari

Jum'at, 27 Januari 2017 | 12:46 WIB
Gubernur Papua Desak Freeport Bangun Smelter di Papua
Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) [suara.com/Dian Kusumo Hapsari]

Gubernur Papua Lukas Enembe mendorong pemerintah pusat mendesak PT. Freeport Indonesia untuk membangun smelter atau tempat pemurnian di Papua, bukan di Gresik, Jawa Tengah. Pasalnya, wilayah operasi Freeport berada di Papua.

"Dia (Freeport) kan beroperasi di Papua harusnya itu bangun di Papua (smelter) bukan di Gresik. Sekarang pun smelternya belum jadi," kata Lukas saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).

Menurut Lukas infrastruktur di Papua sudah mendukung jika dilakukan pembangunan smelter Freeport. Kebutuhan listrik, jalan, dan perizinan, terjamin.



Lukas mengatakan permintaan pembangunan smelter di Papua sudah sesuai dengan undang-undang.

"Kita mau pemerintah mau dia (smelter Freeport) harus dibangun di Papua kita mau seperti itu. Karena itu ada di UU Minerba," kata dia.

Pajak Air

Pemerintah Papua beberapa waktu lalu menggugat Freeport terkait pajak air permukaan tanah yang sejak 2011 hingga 2015 belum dibayar.

Gugatan dimenangkan pemerintah Papua di pengadilan pajak Jakarta. Dengan demikian, Freeport wajib membayar ganti rugi berupa denda kepada masyarakat.

Lukas Enembe mengatakan Freeport ternyata enggan mematuhi keputusan pengadilan dan ingin mengajukan peninjauan kembali.

Padahal, kata Lukas Enembe, selama berperkara di pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan rekomendasi agar Freeport memenuhi kewajiban membayar pajak kepada pemerintah daerah. “Temuan BPK, ada kekurangan penerimaan kepada pemda dari Freeport. Saya berkirim surat ke Freeport, kemudian ditolak oleh mereka. Mereka merasa keberatan dan menggugat ke pengadilan pajak,” kata Lukas.

Menurut Lukas selama ini Freeport bersikeras membayar pajak air sebesar Rp10 m/detik. Padahal, berdasarkan Peraturan Daerah Papua Nomor 4 Tahun 2011 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Perpajakan sudah ditetapkan tarif berbeda yakni sebesar Rp120 m/detik.

Lukas berharap Freeport mematuhi keputusan pengadilan. Total tunggakan denda yang harus dibayar Freeport kepada Papua sebesar Rp3,5 triliun.

“Nanti kan uangnya buat pembangunan, buat bangun stadion utama untuk PON 2020 dan juga kita distribusikan ke kabupaten/kota,” katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Perubahan KK Jadi IUPK Dituding Untungkan Freeport Indonesia

Perubahan KK Jadi IUPK Dituding Untungkan Freeport Indonesia

Bisnis | Jum'at, 20 Januari 2017 | 14:40 WIB

Freeport dan Amman Sumbang Bea Konstentrat Rp2,5 Triliun di 2016

Freeport dan Amman Sumbang Bea Konstentrat Rp2,5 Triliun di 2016

Bisnis | Jum'at, 13 Januari 2017 | 07:46 WIB

Puluhan Ribu Karyawan Freeport Jadi Target Kredit Bank Papua

Puluhan Ribu Karyawan Freeport Jadi Target Kredit Bank Papua

Bisnis | Kamis, 05 Januari 2017 | 22:22 WIB

Chappy Bos Freeport, ESDM: Belum Ada Laporan Perubahan Direksi

Chappy Bos Freeport, ESDM: Belum Ada Laporan Perubahan Direksi

Bisnis | Senin, 21 November 2016 | 20:12 WIB

MKD Tak Bisa Rehabilitasi Jabatan Novanto sebagai Ketua DPR

MKD Tak Bisa Rehabilitasi Jabatan Novanto sebagai Ketua DPR

News | Rabu, 28 September 2016 | 18:40 WIB

Ketua DPR Belum Bersikap Soal Pemulihan Nama Baik Setya Novanto

Ketua DPR Belum Bersikap Soal Pemulihan Nama Baik Setya Novanto

News | Rabu, 28 September 2016 | 17:25 WIB

Pimpinan DPR Belum Terima Surat Pengajuan Rehabilitasi Novanto

Pimpinan DPR Belum Terima Surat Pengajuan Rehabilitasi Novanto

News | Kamis, 15 September 2016 | 18:49 WIB

Setya Novanto Bisa Gugat Perekam Maroef Sjamsoedin

Setya Novanto Bisa Gugat Perekam Maroef Sjamsoedin

News | Jum'at, 09 September 2016 | 06:52 WIB

Anggota DPR: Ekspor Konsentrat Freeport Langgar UU Minerba

Anggota DPR: Ekspor Konsentrat Freeport Langgar UU Minerba

DPR | Minggu, 04 September 2016 | 18:22 WIB

Terkini

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

BPKH Diminta Tak Jadi 'Kasir' Kementerian, DPR Dorong Dana Haji Dikelola Lebih Mandiri

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 21:10 WIB

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bulog Tegaskan Komitmen Dukung Swasembada Pangan Berkelanjutan di Puncak Penas XVII 2026

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:41 WIB

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Delapan Dekade Bertransformasi, BNI Memperluas Dampak Lewat Inovasi dan Digitalisasi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:39 WIB

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Pasar Aplikasi Rp 2.700 Triliun Diburu TikTok

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 20:35 WIB

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

DPR Apresiasi Dian Siswarini karena Dividen PT Telkom Jadi yang Tertinggi

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:40 WIB

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Komisi Ojol Turun Jadi 8 Persen, Suara Pengguna: Tarif Jangan Naik!

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:35 WIB

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Siap-siap IPO, BEI Anggap RANS Entertainment Lolos dari Free Float

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:29 WIB

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

PLTU Pelabuhan Ratu Terus Gunakan Co-firing Biomassa dari Sorgum

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:20 WIB

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Influencer Tak Bisa Lagi Asal Kasih Saran Saham dan Kripto, Begini Ketentuannya

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 19:13 WIB

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Dian Siswarini Dipuji DPR, Telkom Kantongi Pendapatan Rp146,7 Triliun

Bisnis | Rabu, 24 Juni 2026 | 18:33 WIB