Suara.com - Mulai akhir Febuari 2017 penyaluran dana bantuan sosial tidak lagi diberikan secara tunai oleh Pemerintah ke masyarakat. Pemberian bantuan sosial diberikan non tunai.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan sudah melakukan koordinasi kepada Kementerian dan Lembaga untuk mempersiapkan realisasi program ini.
“Kami juga sudah memberikan arahan kepada Kementerian dan Lembaga agar penyaluran bantuan pemerintah non tunai atau BPNT ini bisa berjalan dengan baik dan dapat dengan cepat digunakan oleh masyarakat,” kata Puan di Kantor Kemenko PMK, Jalan Merdeka Barat Nomer 3, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).
Nantinya BPNT ini akan terintergrasi dalam sebuah kartu. Sehingga pemerintah dapat dengan mudah untuk mengecek, mengontrol dan mengurangi jika terjadi penyelewengan dalam penyaluran BPNT tersebut.
Selain itu nantinya pemerintah akan melibatkan sejumlah toko kelontong untuk menyukseskan program ini. Pada toko kelontong ini, masyarakat akan dapat menggunakan kartu khusus yang diberikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot ke bank untuk menarik dana BPNT ini.
“E-warong akan melibatkan semua lapisan masyarakat. Kami akan lakukan verifikasi untuk pedagang yang menjual di kelontong,” katanya.
Ditempat yang sama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, nantinya dalam kartu tersebut masyarakat akan terima dana BPNT sebesar Rp110 ribu per orang setiap bulannya. Dana tersebut bisa digunakan masyarakat untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Program ini pun akan dimulai di 45 kota dan enam kabupaten di Indonesia.
"Kita di Jateng, Semarang, Magelang, Salatiga. Jatim seluruh kota Surabaya, Madiun, Blitar. Jawa Timur, Jawa Tengah tuntas kota. Lalu ada berbagai kota seperti Padang, Jambi Lampung, Balikpapan," katanya.
Baca Juga: Jangan Cuma Berpikir Bansos Tersalurkan, Tapi Tingkatkan Layanan
