Suara.com - Usai diperiksa penyidik, calon wakil gubernur Jakarta Sylviana Murni menegaskan dana yang diterima Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015 sebesar Rp6,8 miliar. Dana dari anggaran belanja pendapatan daerah tersebut merupakan dana hibah bukan dana bantuan sosial.
"Biaya operasional pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi DKI Jakarta dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dibebaskan melalui belanja hibah. Jadi jelas bukan bansos, tetapi dana hibah, selanjutnya dari berapa yang diberikan dana ini Rp6,8 miliar," ujar Sylviana usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jumat (20/1/2017).
Sylviana mengatakan dana tersebut telah dipakai untuk membiayai operasional kepengurusan Kwarda Gerakan Pramuka periode 2013-2018.
"Jadi saya sudah punya di sini kantor auditor terdaftar mengatakan, bahwa kegiatan semua ini adalah wajar. Jadi di sini disampaikan laporan audit atas laporan keuangan gerakan Pramuka Kwarda gerakan Pramuka 2014 telah kami audit dengan nomor laporan sekian pada tanggal 22 Juni 2015 dengan pendapat wajar," kata dia.
Kemudian dana Rp801 juta yang merupakan sisa dari Rp6,8 miliar telah dikembalikan ke kas daerah.
"Saya juga ingin menyampaikan bahwa dari dana tersebut yang Rp6,8 ini ada yang tidak bisa dilaksanakan, karena berbagai hal antara lain waktu dan sebagainya. Ini ada bukti pengembalian kepada kas daerah sejumlah Rp801 juta sekian ini pengembaliannya," kata mantan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
Mantan wali kota Jakarta Pusat kemudian menyarankan kepada awak media untuk menanyakan lebih detail kepada penyidik mengenai hasil pemeriksaan tadi.
"Jadi saya menyampaikan bahwa semua kegiatan ini insya Allah sudah saya sampaikan secara terbuka dengan bukti-bukti ini. Nanti akan lebih detil kalau bertanya silakan kepada penyidik lebihnya saya ucapkan terima kasih," kata dia.
TERPOPULER
