Rapat dengan TNI, PUPR Bahas Pembangunan di Pedesaan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi ruan rumah Rapat Kordinasi Teknis TNI Manunggal Membangun Desa ke-98 Tahun Anggaran 2017, yang di selenggarakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Rakornis yang dilaksanakan sejak pukul 08.00 ini mengusung tema ”Dengan Semangat Kemanunggalan, Kita Tingkatkan Sinergitas Lintas Komponen Bangsa Dalam Rangka Membangun Daerah dan Desa untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri don Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

TMMD merupakan program terpadu Iintas sektor antara TNI dengan Kementerian/Lembaga baik Pemerintah (Pusat/Daerah) maupun non Pemerintah yang dilaksanakan bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi pembangunan pedesaan khususnya di daerah tertinggal, terisolasi, perbatasan, daerah kumuh perkotaan, serta daerah rawan/terdampak bencana.

Kegiatan TMMD selaras dengan arah pembangunan Indonesia yang tercantum pada Nawacita Presiden RI, khususnya butir ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Hal ini juga sejalan dengan visi Kementerian PUPR yaitu, terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.

Seperti diketahui, target utama Kementerian PUPR periode 2015-2019 diantaranya adalah pembangunan 65 waduk, 1 juta hektar jaringan irigasi baru dan rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi untuk mendukung agenda ketahanan air dan kedaulatan pangan.

Pembangunan 1.000 kilometer jalan tol dan 2.650 kilometer jalan arteri baru untuk mendukung konektivitas antar-wilayah, serta penyediaan infrastruktur permukiman dan rumah Iayak huni untuk mendukung pencapaian akses air minum dan sanitasi 100 persen serta mengentaskan kawasan kumuh dan memenuhi kebutuhan perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.