Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, pembangunan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas pada intinya adalah menjadikan kawasan perbatasan menjadi beranda terdepan negara yang membanggakan.
Oleh karena itu katanya, wajah dari fasilitas PLBN ini perlu di perbaiki dan ditingkatkan termasuk fungsinya yaitu sebagai pelayanan terpadu dalam rangka perlintasan batas di Aruk. "Disamping itu juga cukup spesial di aruk ini karena sebagai salah satu pintu menuju daerah yang memiliki daya tarik tersendiri yaitu Sambas dan Singkawang sebagai tujuan wisata," terangnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/3/2017).
Pembangunan PLBN Aruk ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian lokal, sehingga akan menjadi bekal dari pengembangan wilayah Aruk ini sebagai kawasan perbatasan.
Selain pembangunan Gedung PLBN, Kementerian PUPR juga membangun beberapa infrastruktur penunjang lainnya di Kawasan Perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, antara lain: Pembangunan Jalan Lintas Perbatasan RI-Malaysia, khususnya Jalan Inspeksi Perbatasan yang dilakukan secara swakelola bersama Satuan Zeni TNI AD untuk membuka kawasan terisolir.
Menteri Basuki mengatakan siap untuk menyelesaikannya akhir tahun 2018 atau selambatnya awal 2019, karena ini adalah tugas dari Presiden Jokowi.
PLBN Aruk yang diresmikan merupakan pembangunan tahap I yakni zona inti PLBN, berada diatas lahan seluas 9,1 Ha dengan total luas bangunan 7.619 m2 dan biaya sebesar Rp131 miliar.
Bangunan yang berada pada zona inti meliputi Bangunan Utama PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, rumah pompa, bangunan gudang sita, car wash, check point, serta Hardscape dan Landscape Kawasan yang diharapkan dapat melayani hingga 360 pelintas per hari sampai dengan tahun 2025.
Pengembangan infrastruktur permukiman untuk mendukung kawasan perbatasan Aruk dengan alokasi APBN Rp 97,28 Miliar dengan progres konstruksi saat ini sebesar 50,23% dan target selesai tahun 2017.
Pembangunan Tahap II mulai dilakukan tahun ini dengan alokasi APBN Rp 201 Miliar dan ditargetkan selesai 2019. Terdiri dari Mess pegawai serta zona pendukung lain seperti pasar, wisma Indonesia, gedung serbaguna, food court, masjid dan gereja.
Seven Borders of Indonesia
Kementerian PUPR pada tahun 2016 melakukan pembangunan tujuh PLBN yang sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI Jokowi dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.
Menteri Basuki mengatakan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tujuh PLBN sebesar Rp 943 miliar. Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.
"Dengan diresmikannya PLBN Badau dan Aruk sudah empat PLBN yang diresmikan, sehingga nanti kita akan memiliki Seven Borders of Indonesia," kata Menteri Basuki.
TERPOPULER
