Karena itu, lanjut Khofifah, diperlukan respon cepat pemerintah daerah manakala didapati ada warganya yang berada dibawah garis kemiskinan namun "terlewat" dalam penyaluran program bansos pemerintah.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat mengatakan meskipun infrastruktur di wilayah perbatasan masih sangat terbatas namun bukan berarti bansos non tunai sulit direalisasikan. Berkat kerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) kata dia, bansos non tunai bisa terealisasi dengan baik.
"Khusus wilayah perbatasan kami (Kemensos-red) bekerjasama dengan BRI dengan memanfaatkan fasilitas "Teras Keliling BRI". Layanan mobile ini sangat memudahkan KPM selain keberadaan ATM di wilayah perkotaan dan fasilitas umum," tuturnya.
Untuk diketahui, pada tahun 2016 bansos PKH mulai disalurkan non tunai melalui kepada 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada tahun 2017 jumlahnya ditambah sebanyak 1,8 juta KPM, sehingga total penerima bansos PKH Non Tunai tahun ini mencapai 3 juta KPM.
Turut hadir dalam kegiatan bersama Presiden dalam kunjungan kerja kali ini, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F. Moeloek.
