Suara.com - Selain menunjang ketahanan pangan, peningkatan kuantitas air juga demi memenuhi aspek kebutuhan manusia lainnya seperti kebutuhan air rumah tangga (domestik), perkotaan (municipal), dan kegiatan industri (industrial).
Sementara, dari sisi kualitas, sebagian besar air yang bisa dimanfaatkan masih berkualitas buruk. Hal itu dikarenakan adanya limbah serta kerusakan tanah sebagai resapan air akibat alih fungsi lahan oleh masyarakat.
Pada awal 2015 akses air minum aman baik melalui jaringan perpipaan maupun non perpipaan di Indonesia sebesar 68 persen, dan meningkat menjadi 72 persen di akhir 2016. Hingga akhir 2019 mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya terus berupaya untuk mendekati target 100 persen akses air minum yang layak.
"Terkait air limbah, Kementerian PUPR mendorong pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dan terpadu di berbagai daerah, salah satunya melalui Program Jakarta Sewerage System (JSS) yang tersebar di 15 zona. Bila rampung nantinya pada tahun 2035 diperkirakan akan dapat melayani 90 persen warga Jakarta," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi, Kamis (23/3/2017).
Saat ini baru 13 kota, yakni Medan, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Solo, Balikpapan, Banjarmasin, Cirebon, Denpasar, Batam, Manado, Tangerang, dan Malang yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah secara off site, dimana air limbah domestik dialirkan melalui sistem perpipaan dan diolah secara terpadu dalam satu lokasi IPAL, itupun baru menjangkau sebagian dari warga kotanya.
Pelibatan masyarakat juga dilakukan pada kegiatan penanganan air limbah melalui program SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program tersebut melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, penentuan lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) hingga pengoperasian. "Dengan program sanimas, masyarakat diedukasi sehingga menyadari bahwa buangan rumah tangga harus diolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat," ujar Basuki.
Penanganan pencemaran sungai juga menjadi prioritas Kementerian PUPR. Paradigma lama masyarakat Indonesia yang memandang bahwa sungai sebagai tempat sampah harus diubah dengan menjadikan sungai sebagai teman hidup yang perlu dilestarikan. Oleh karena itu, pada momentum HAD ini, Kementerian PUPR menjalin kerja sama dengan kelompok masyarakat sebagai kekuatan tersendiri dalam pemberdayaan pengelolaan air.
Kementerian PUPR telah menggandeng beragam komunitas masyarakat yang berada di kawasan sungai agar bisa membangkitkan rasa peduli terhadap sungainya melalui aktivitas seperti pembersihan sungai dari sampah. Komunitas ini nantinya juga berperan penting membantu pemerintah dalam membangun fasilitas sanitasi yang baik bagi masyarakat.
Perkuatan pengawasan terhadap pelaku industri agar tidak sembarangan membuang limbah di aliran sungai juga dilakukan dengan bantuan peran aktif masyarakat untuk melaporkan ke balai wilayah sungai dan pemerintah daerah jika menemukan pelaku-pelaku industri yang limbah ke sungai.
Untuk lebih menggemakan peringatan Hari Air Dunia di daerah-daerah, Kementerian PUPR melalui Balai dan Satuan Kerja di daerah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain susur dan bersih sungai, penanaman pohon di situ, embung dan waduk, lomba daur ulang sampah rumah tangga, edukasi kali bersih untuk usia dini, pembersihan saluran drainase dan pembentukan gerakan masyarakat peduli sungai. Selain itu juga akan diselenggarakan kampanye publik di Bunderan Hotel Indonesia dan Dialog Nasional pada tanggal 26-28 April 2017 dengan tema “Pengelolaan Limbah untuk Masyarakat”.
TERPOPULER
