Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meresmikan Peresmian Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan yang diberi nama Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Selasa (18/4/2017).
Gerakan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan dan menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan memperoleh data kemiskinan dari bawah dengan melibatkan stakeholder di tingkat desa seperti RT/RW dan kepala desa dengan harapan diperoleh data yang lebih valid, tepat dan terbaru.
"Pada prinsipnya sebuah program pemerintah akan sukses apabila ada partnership antara pemda dan pemerintah pusat. Ketika terbangun partnership, ada inovasi, kreasi dan berbagai kearifan lokal maka multiplier effect dari sebuah program akan tercapai," kata Mensos usai meresmikan Posko GERTAK di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 11 Trenggalek.
Mensos mengungkapkan program GERTAK sejalan dengan program Kementerian Sosial di bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial. Di bidang perlindungan dan jaminan sosial terdapat Program Keluarga Harapan (PKH), di bidang penanganan fakir miskin ada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang juga dapat disinergikan dengan program pengentasan kemiskinan di daerah. Kerja sama dan upaya saling melengkapi inilah yang terus didorong pemerintah pusat agar manfaat program betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Dikatakan Mensos, dalam program GERTAK, Pemkab Trenggalek mengajak seluruh stakeholder untuk "melihat ke bawah", mengetahui dan merasakan kondisi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan kemudian bersama-sama mencarikan solusi masalah sosial masyarakat khususnya kemiskinan.
"Ini bagian dari kegotongroyongan yang terbangun dari seluruh elemen baik sektor swasta, BUMD, relawan, filantropi, dan bahkan seluruh masyatakat Trenggalek yang ternyata melahirkan kekuatan luar biasa," katanya.
Dikatakan Mensos, melalui Badan Amil Zakat Pemda Trenggalek setiap bulannya terkumpul Rp400.000.000 dari pegawai pemkab ditambah dana CSR dari berbagai lembaga dan perusahaan swasta, maka proses penanganan PMKS akan cepat tertangani.
"Dalam GERTAK ini saya menemukan hal baru yaitu sodakoh informasi atau infaq informasi. Jadi kalau kita tidak punya uang untuk membantu orang miskin, minimal kita membantu menyampaikan informasi apabila di suatu tempat kita menemukan ada orang terlantar, ada orang kurang gizi, atau sakit dan memerlukan layanan kesehatan. Lapornya cukup dengan menggunakan aplikasi yang disiapkan. Ini konsep yang sangat bagus," katanya.
Salurkan Bansos, Bagikan Telur
Sementara itu selain meresmikan Program dan Posko GERTAK, di Trenggalek Mensos juga menyapa para ibu di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan yang akan mencairkan uang Bantuan Sosial PKH non tunai di e-Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH).
"Alhamdulillah kini warga prasejahtera di Kabupaten Trenggalek sudah mendapatkan bantua sosial PKH yang disalurkan secara non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan untuk biaya pendidikan anak-anak dan membeli bahan pangan bergizi agar anak-anak sehat dan cerdas," tutur Khofifah.
Bantuan sosial untuk Kabupaten Trenggalek pada 2017 secara keseluruhan adalah Rp114 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari bansos PKH untuk 9.120 keluarga dengan nilai bantuan Rp17 miliar. Bansos PKH Non Tunai untuk 8.791 keluarga senilai Rp16 miliar. Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) untuk 58.554 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp80 miliar.
Serta bansos untuk Lanjut Usia (Lansia) untuk 50 jiwa dengan nilai bantuan Rp100 juta.
Di akhir kunjungan ke e-Warong, Khofifah memanggil anak-anak dari penerima PKH untuk berbaris rapi di depannya. "Saya mau bagikan telur buat anak-anak. Ayo siapa yang mau jadi anak sehat dan cerdas banyak-banyak makan makanan bergizi. Telur ini kandungan gizinya tinggi, nak" demikian Mensos.
TERPOPULER
